Pajak Sudah Dibatalkan, Warga Pati Tetap Demo Lengserkan Sudewo, Bendera One Piece Berkibar

SERAMBINEWS.COM - Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah tetap melakukan aksi demo hari ini, Rabu (13/8/2025). 

Sementara tuntutan yang dibawa adalah mendesak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri. 

Aksi 13 Agustus muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo yang menimbulkan kontroversi selama kurang lebih 5 bulan sejak menjabat.

Aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Bupati Pati Jalan Tombronegoro Kaborongan, Kecamatan/Kabupaten Pati, Jawa Tengah, resmi digelar pada Rabu (13/8/2025) pagi.

Berdasarkan pantauan di YouTube Tribun Jateng, ribuan massa sudah memadati lokasi demonstrasi.

Adapun aksi ini digelar dengan tuntutan agar Bupati Pati, Sudewo, lengser setelah menerbitkan kebijakan kontroversial yakni menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

 
Dalam demonstrasi, ada hal yang turut menyorot perhatian yakni berkibarnya bendera 'Jolly Roger' yang berasal dari anime One Piece.

Bendera Jolly Roger tersebut kini tengah menjadi sorotan setelah kerap dikibarkan di berbagai daerah di Indonesia.

Bendera itu pun dianggap oleh masyarakat sebagai simbol kritik atas segala kebijakan pemerintah. 

Di sisi lain, bendera Jolly Roger juga memiliki simbol yang sama di anime One Piece yakni perlawanan dari bajak laut kepada penguasa yaitu Pemerintah Dunia (World Goverment) dan Marines.

Dalam ceritanya, Marines pun menganggap bendera tersebut berbahaya dan bagi siapapun yang mengibarkannya dianggap sebagai kriminal.

 
Sementara, dalam demonstrasi yang digelar di Pati, bendera tersebut tampak mencolok dibanding dengan bendera ataupun spanduk yang dibawa oleh massa.

Pasalnya, bendera yang digunakan berukuran cukup besar.

Selain bendera One Piece, terlihat pula beberapa spanduk yang bertuliskan menuntut agar Sudewo tidak lagi menjadi Bupati Pati.

"Bupati Pati Sudewo Mundur Secara Kesatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa" demikian tertulis di spanduk berwarna putih yang terpasang di sebuah truk.

Tak cuma itu, spanduk bertuliskan 'Pak Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo' turut terpasang di sekitar lokasi aksi.

Di sisi lain, demonstrasi diawali dengan massa menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'.

Lalu, aksi dilanjutkan dengan orasi yang salah satunya dilakukan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein.

Dia menegaskan warga hanya ingin agar Sudewo tidak lagi menjabat sebagai Bupati Pati.

"Bupati Pati harus lengser. Bupati lengser!" teriak Ahmad Husein di depan massa.

 
Orator lain pun turut bersuara dan menyebut Sudewo bukanlah pemimpin yang mengayomi masyarakat.

"Apakah bapak ibu sepakat bahwa Sudewo adalah pembela rakyat kecil?" tanya orator kepada massa.

"Tidak!" jawab massa.

Orator pun lantas mengajak massa menyanyikan yel-yel yang berisi permintaan agar Sudewo mundur dari jabatannya.

"Turun, turun, turun Sudewo! Turun Sudewo sekarang juga!" kata orator yang diikuti oleh massa yang hadir.

Orator lain pun turut menuntut agar Sudewo menemui massa yang hadir karena sebelumnya sempat mengaku tak gentar ketika ada aksi demonstrasi dihadiri sampai 50.000 orang.

Pernyataan Sudewo itu menanggapi penolakan warga Pati atas kenaikan PBB hingga 250 persen dan berujung viral.

Orator pun menganggap Sudewo sebagai sosok yang pengecut.

"Kami mengikuti tantangan Bupati Sudewo, kita datang 50.000 orang bahkan lebih. Tetapi mengapa Sudewo pengecut tidak berani menampakan diri? Bupati pengecut!" teriak orator tersebut.

Disebut akan Dihadiri 100 Ribu Massa

Ahmad Husein sempat menyebut aksi demonstrasi menuntut Sudewo lengser sebagai Bupati Pati akan dihadiri oleh 100 ribu orang.

"Untuk persiapan hari ini, sudah ada dari Pucawangi, Jagananan, Juwangan, Batangan. Ya, diperkirakan akan ada 100 ribu (massa yang hadir)," katanya sebelum aksi digelar pada Rabu pagi.

Ahmad Husein juga menegaskan tuntutan utama dalam demonstrasi hari ini adalah agar Sudewo lengser.

Dia mengatakan jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka massa akan terus menggelar aksi serupa setiap hari.

"Target tuntutan dari massa itu (Sudewo) lengser. Kalau nggak lengser, kami akan tetap bertahan di sini dan mendesak DPR kalau hari ini Sudewo harus lengser," katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Husein berharap agar massa yang mengikuti aksi demonstrasi agar menjaga kondusifitas dan tidak berbuat anarkis.

"Imbauan buat masyarakat yang ikut hari ini jaga kedamaian, jangan anarkis, dan jangan merusak fasilitas. Hal ini demi membuktikan bahwa Pati itu aman dan damai," jelasnya.

Sudewo Sudah Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen

Sudewo sebelumnya sudah resmi membatalkan kenaikan PBB hingga 250 persen setelah gelombang protes disampaikan warga Pati akibat kebijakannya tersebut.

"Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan," kata dia  pada Jumat (8/8/2025), dikutip dari Tribun Jateng.

Sudewo menjelaskan keputusannya itu diambil demi memperlancar perekonomian serta menjaga situasi di Pati agar tetap aman.

Dengan putusan tersebut, maka tarif PBB yang berlaku di Pati sama seperti tahun lalu.

Sudewo mengatakan, bagi warga yang sudah terlanjur membayar tarif PBB dengan menggunakan aturan yang sempat diterbitkannya tersebut, maka uang sisanya akan dikembalikan.

"Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa," jelas Sudewo.

Kekecewaan Warga Pati  

Koordinator hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menyatakan aksi 13 Agustus muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo yang menimbulkan kontroversi selama kurang lebih 5 bulan sejak menjabat, termasuk kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar 250 persen yang akhirnya dibatalkan.

"Kita melihat bahwa Pak Bupati ini kepemimpinannya perlu dikoreksi secara objektif agar tidak menjadi raja di dalam kepemimpinannya," kata Nimerodi dalam program Kompas Petang KompasTV, Sabtu (9/8/2025). 

Dia lantas memaparkan sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap kontroversial, salah satunya menaikkan PBB P2 yang pada akhirnya dibatalkan karena protes warga. 

"Sekarang ini ada banyak pembangunan yang seharusnya tidak layak dilakukan pembangunan, (tetapi justru) dilakukan pembangunan, misalnya pembangunan masjid yang baru saja dibangun oleh Bupati Pati Haryanto 2 tahun yang lalu, itu akan dibangun lagi, dirobohkan dan dibangun lagi dengan biaya yang sangat besar sekitar Rp15 miliar," paparnya. 

Selain itu, ia menyebut ada pembangunan alun-alun dan videotron yang sama tidak mendesaknya. Ia kemudian menyinggung pernyataan Bupati Sudewo yang mengatakan APBD Pati sedikit. 

"Terus kalau memang kekurangan APBD, kenapa bangun sesuatu yang tidak urgen? Kenapa tidak uangnya dipakai untuk pembangunan yang bisa menghasilkan pendapatan, meningkatkan perekonomian rakyat?" komentarnya. 

Nimerodi juga menyinggung mengenai ratusan tenaga honorer rumah sakit yang diberhentikan tanpa pesangon meski sudah 6-7 tahun bekerja sebagai salah satu kebijakan kontroversial lainnya. 

Tanggapan Bupati terhadap Rencana Aksi 

Bupati Sudewo sempat meninjau situasi warga di posko penggalangan donasi di sekitar alun-alun Pati. Ia menyatakan sudah mengakomodasi sejumlah permintaan warga. 

"PBB P2 itu diturunkan. Kan saya akomodir, tidak hanya turun, malah kami batalkan. Ada yang menuntut juga 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah kan sudah saya akomodir juga. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai, yang mau dituntut apalagi?" ucap Bupati Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025) malam.

Ia lantas mengatakan dirinya mengajak warga untuk menahan diri dan menciptakan suasana kondusif. 

"Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. berarti ada yang nunggangi gitu loh," tambahnya. 

Kepolisian Siapkan Ribuan Personel 

Merespons rencana aksi hari ini, pihak kepolisian menyiapkan ribuan personel. Dilansir Antara, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati menyiapkan skema pengamanan ketat, melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan demo. 

"Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan," tutur Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati, Selasa (12/8/2025). 

Menurut keterangannya, seluruh petugas mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.

"Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran," imbaunya. 

Baca juga: Wakil Bupati Aceh Singkil Sidak Kantor Camat Gunung Meriah, Ini Temuannya

Baca juga: Cuaca Nagan Raya Hari Ini 13 Agustus, Cerah Berawan Masih Menyelimuti

Baca juga: Kejari Bireuen Teken MoU dengan Pemkab, Fokus Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com