Dua Dekade Damai Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry Dorong Dana Abadi dari Otsus untuk Pendidikan

“Kita berharap ke depan pemerintah Aceh dengan dana otonomi khusus ini, harus punya kebijakan regulasi, kita harus memiliki pengelolaan seperti yayasan katakanlah dana abadi pendidikan yang permanen, yang harus diberikan nantinya, ini menjadi akses bagi anak-anak Aceh yang kurang mampu, dari dana pendidikan yang abadi ini,” kata Prof Mujiburrahman.

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman mengatakan, substansi dari perdamaian Aceh pada dasar adalah kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, serta pembangunan yang terus berkembang di provinsi paling ujung barat Indonesia ini.

Beberapa aspek atau butir-butir MoU Helsinki yang belum dilaksanakan secara maksimal di lapangan, menurutnya bukan menjadi persoalan substansial karena hal ini bisa diselesaikan secara regulasi ke depan.

“Aspek-aspek atau butir-butir, pernak-pernik yang ada dalam MoU Helsinki belum bisa dilaksanakan secara maksimal di lapangan, baik karena persoalan kendala pada tataran regulasi, belum adanya PP (Peraturan Pemerintah) dan sebagainya, saya pikir itu bukan menjadi persoalan substansi, persoalan regulasi ini nantinya bisa diselesaikan dalam proses ke depan. Inti dari persoalan damai ini yang diharapkan adalah membawa kesejahteraan, keadilan, pembangunan yang terus berkembang di Aceh, itu adalah substansi perdamaian," kata Prof Mujiburrahman di sela penyerahan penghargaan Peace Award dari UIN Ar-Raniry ke Jusuf Kalla sebagai Tokoh Perdamaian Aceh di Museum kampus setempat, Kamis (14/8/2025).

Dikatakan, perdamaian harus memberikan kemaslahatan dan manfaat yang betul-betul dirasakan masyarakat Aceh.

Menurutnya, kemiskinan dan ketimpangan sosial harus ditiadakan, sehingga masyarakat terpelihara dengan baik sebagai buah dari perdamaian di Aceh.

Rektor UIN Ar-Raniry itu mengungkapkan, setelah 20 tahun damai, banyak aspek positif yang muncul dan berkembang di Aceh, salah satunya termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) mulai dari pendidikan rendah hingga tinggi.

"Kesempatan untuk anak-anak Aceh untuk terus mendapatkan pendidikan yang terbaik, itu sudah diberikan pemerintah dan negara. Misalnya saat Pak Irwandi menjabat sebagai gubernur, di-plot anggaran khusus pengembangan SDM kita berupa beasiswa melalui LPSDM dan sebagainya," ungkap Prof Mujiburrahman.

Dia juga mengenang saat IAIN menjadi UIN Ar-Raniry pada 2014 lalu, kala itu ada formasi 80 dosen yang diterima di kampus tersebut, kebanyakan untuk prodi-prodi umum.

Hal ini dimanfaatkan alumni-alumni yang pulang dari Korea, Jerman, Australia dan sebagainya, mahasiswa asal Aceh yang dikirim kuliah S2 dan S3 ke luar negeri.

Baca juga: Mualem Bakal Minta Dana Abadi Rp1 Triliun untuk Eks GAM

“Sehingga hari ini mereka banyak menjadi dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, ini contoh konkrit,” ucap Prof Mujiburrahman.

Namun demikian, dalam konteks pengembangan pendidikan di Aceh, menurutnya banyak hal juga yang harus dibenahi.

Salah satu harapannya yakni, Pemerintah Aceh punya regulasi melalui dana otonomi khusus (Otsus), provinsi ini memiliki pengelolaan seperti yayasan dana abadi yang nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak Aceh ke depan.

“Kita berharap ke depan pemerintah Aceh dengan dana otonomi khusus ini, harus punya kebijakan regulasi, kita harus memiliki pengelolaan seperti yayasan katakanlah dana abadi pendidikan yang permanen, yang harus diberikan nantinya, ini menjadi akses bagi anak-anak Aceh yang kurang mampu, dari dana pendidikan yang abadi ini,” kata Prof Mujiburrahman.