Mualem Bakal Minta Dana Abadi Rp1 Triliun untuk Eks GAM

“Kita bicara terus terang saja, kita minta dana abadi saja untuk mantan kombatan sebanyak mungkin. Kita akan sampaikan ke pak Presiden dengan catatan kita akan taruh di bank dan kita akan menikmati hasil depositonya jika kita sepakat dan memberikan Rp 1 T atau Rp 1,5 T,” ujar Mualem.

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem berencana meminta pembentukan dana abadi sebesar Rp 1 hingga Rp 1,5 triliun untuk para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Usulan tersebut disampaikan Mualem saat memberi sambutan pada peringatan 20 tahun damai Aceh, di Balee Meuseuraya Aceh (BMA) Kota Banda Aceh, Jumat (15/8/2025).

“Kita bicara terus terang saja, kita minta dana abadi saja untuk mantan kombatan sebanyak mungkin. Kita akan sampaikan ke pak Presiden dengan catatan kita akan taruh di bank dan kita akan menikmati hasil depositonya jika kita sepakat dan memberikan Rp 1 T atau Rp 1,5 T,” ujar Mualem.

Mualem mengungkap, usulan pembentukan dana abadi ini menjadi penting sebagai upaya percepatan realisasi janji dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang belum selesai, yakni pemberian 1–2 hektare tanah untuk mantan GAM.

Menurutnya, skema dana abadi dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks kombatan dibandingkan menunggu hasil dari investasi jangka panjang melalui pembagian tanah. 

“Karena mengingat 20 tahun sudah perdamaian. Ini kita shortcut, kita lebih cepat supaya dana abadi itu diberikan kepada masyarakat. Karena kita lihat kalau pun kita tanam sawit sekarang, minimal 6-7 tahun baru kita ambil hasil,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bakal menyampaikan usulan ini kepada presiden sesegera mungkin.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini (akan bertemu presiden). Karena kita tahu saat ini sedang sibuk,” tuturnya.

Baca juga: 20 Tahun Damai Aceh, Mualem Kecewa Masih Banyak Butir MoU Helsinki Belum Terealisasi

Mualem menegaskan, dana abadi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah pusat di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). 

“Oleh sebab itu, kita harapkan kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, supaya mengindahkan permintaan pada hari ini,” ujarnya.

Mantan Panglima GAM itu mengungkapkan, masih banyak butir kesepahaman dalam perjanjian damai Helsinki yang belum terealisasi. 

“Saat ini hanya baru rampung 30-35 persen butir-butir kesepahaman antara kita dan pusat. Ini yang perlu kita garis bawahi, kewenangan-kewenangan dan lain sebagainya, perbatasan-perbatasan harus rampung,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Sore Ini, Mualem Lantik M. Nasir Jadi Sekda Aceh Definitif