Target Jangkau 82,9 Juta Orang, Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Capai Rp 335 Triliun

Dalam pemaparan yang dilakukan, anggaran sebesar itu digunakan untuk kebutuhan pemberian MBG bagi 82,9 juta orang dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

SERAMBINEWS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program prioritas nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025.

Tujuannya adalah untuk mengatasi stunting, malnutrisi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam 7 bulan pertama, MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat di seluruh provinsi.

Target jangka panjang: 82,9 juta penerima, termasuk anak-anak dan ibu hamil.

Telah berdiri 5.800 dapur MBG di 38 provinsi, melibatkan 290.000 tenaga kerja dan 1 juta pelaku usaha lokal.
 
Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti NTT, Maluku, dan Papua mendapat alokasi khusus.

BP Taskin (Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) memetakan 264 kabupaten/kota kantong kemiskinan, dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal.

Ada pun tantangan yang dihadapi mulai makanan basi, keracunan massal, dan distribusi tidak merata.

Pemerintah menekankan pengawasan ketat dan edukasi gizi masyarakat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 300 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, Layak atau Pemborosan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan alokasi anggaran pendidikan untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 757,8 triliun.

Dari total anggaran tersebut, ada tiga sektor yang bakal menerimanya, yakni siswa atau mahasiswa, guru/dosen/tenaga kependidikan, dan sekolah atau kampus.

Sri Mulyani mengungkapkan alokasi anggaran terbesar diberikan kepada siswa atau mahasiswa yaitu sebesar Rp 401,5 triliun.

 Adapun anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Yang diterima murid dalam hal ini siswa atau mahasiswa itu Rp401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari beasiswa Bidikmisi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk program Indonesia Pintar, dan Makan Bergizi Gratis," katanya dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan, Sabtu (16/7/2025).

Sementara, anggaran untuk guru/dosen/tenaga kependidikan, sebesar Rp178,7 triliun dengan alokasi terbesar untuk tunjangan profesi guru (TPG) PNS, tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, dan gaji pendidik.

Total pengalokasian anggaran untuk pos tersebut sebesar Rp 82,9 triliun.

Setelah itu, pengalokasian terbesar kedua adalah untuk TPG aparatur sipil negara daerah (ASND) sebesar Rp 68,7 triliun yang ditujukan untuk 1,6 juta guru.

 Lalu, secara berturut-turut, anggaran turut diberikan untuk tunjangan bagi guru non PNS sebanyak 754,747 orang sebesar Rp 19,2 triliun.

Yang terakhir adalah tunjangan profesi dosen (TPD) non-PNS senilai Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen.

Selanjutnya, untuk kebutuhan sekolah dan kampus, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150,1 triliun yang dibagi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan Sekolah Rakyat, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

Baca juga: Anggaran Kesehatan Capai Rp 244 Triliun di 2026, Sri Mulyani Angkat Bicara

Lalu, anggaran digunakan pula untuk renovasi madrasah dan sekolah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi.

Dari seluruh pembagian untuk sektor pendidikan pada tahun 2026, MBG paling banyak menyerap anggaran yaitu sebesar Rp 335 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran.

Selengkapnya berikut rincian anggaran pendidikan untuk TA 2026:

Penerima Manfaat Siswa/Mahasiswa (Rp 401,5 triliun)

Bidikmisi/KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa: Rp 17,2 triliun
Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta mahasiswa: Rp 15,6 triliun
Beasiswa LPDP bagi 4.000 mahasiswa: Rp 25 triliun
Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima dan 30.000 SPPG: Rp 335 triliun
Penerima Manfaat Guru/Dosen/Tenaga Kependidikan (Rp 178,7 triliun)

TPG Non-PNS bagi 754.747 guru: Rp 19,2 triliun
TPD Non-PNS bagi 80.325 dosen: Rp 3,2 triliun
TPG ASND bagi 1,6 juta guru: Rp 68,7 triliun
TPG PNS, TPD PNS, dan Gaji Pendidik: Rp 82,9 triliun
Penerima Manfaat Sekolah/Kampus (Rp 150,1 triliun)

Pembangunan Sekolah Rakyat: Rp 24,9 triliun
BOS bagi 53,6 juta siswa: Rp 64,3 triliun
BOP PAUD bagi 7,7 juta siswa: Rp 5,1 triliun
Renovasi 11.686 sekolah dan 850 madrasah: Rp 22,5 triliun
BOPTN bagi 201 PTN/lembaga: Rp 9,4 triliun
Pembangunan Sekolah Unggul Garuda: Rp 3 triliun
 
Dalam pemaparan yang dilakukan, anggaran sebesar itu digunakan untuk kebutuhan pemberian MBG bagi 82,9 juta orang dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga: Banyak Ditunggu, Prabowo Tak Singgung Soal Gaji PNS di Pidato Presiden

Anggaran MBG Selalu Naik

Program MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu.

Dikutip dari laman Badan Gizi Nasional (BGN), sudah ada 6,2 juta penerima MBG per 14 Juli 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menuturkan jumlah tersebut baru sekitar tujuh persen dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

"Kalau untuk Indonesia, ini baru tujuh persen dari target penerima manfaat 82,9 juta," katanya.

Sementara, Dadan berharap hingga akhir Agustus 2025, total penerima MBG bisa mencapai 20 juta jiwa.

"Kami ingin juga di akhir Agustus (2025), program ini sudah mencakup penerima manfaat lebih dari 20 juta," harapnya.

Di sisi lain, tentang anggaran, pemerintah seakan begitu mudah menggelontorkan dana untuk pembiayaan MBG ini.

Contohnya, dalam APBN tahun 2025, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Lalu, tiba-tiba menambah anggaran lagi menjadi Rp 100 triliun.

Sehingga total dana yang dikelola BGN pada tahun 2025 mencapai Rp171 triliun.

Kemudian, dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan BGN mengelola anggaran mencapai Rp 217,86 triliun.

Adapun rinciannya yakni Rp 210,4 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional dan sisanya untuk dukungan manajemen.

Dengan berkaca dari angka tersebut, program MBG melampaui anggaran di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 167,4 triliun, Polri Rp 109,6 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 104,3 triliun, dan Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 76 triliun.

Program MBG Lampaui Anggaran Kesehatan, Ketahanan Pangan, hingga Bidang Hukum

 Sejumlah siswa SD menerima paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada Senin (20/1/2025). (HO)

MBG yang hanya merupakan satu program pemerintah saja melampaui anggaran untuk kesehatan, ketahanan pangan, dan bidang hukum untuk TA 2026.

Padahal, berdasarkan pemaparan dari Sri Mulyani, ada 14 program untuk ketahanan pangan, 14 program untuk peningkatan kesehatan, dan tiga program peningkatan penegakan hukum.

Dari segi anggaran saja juga berbanding jauh di mana anggaran untuk ketahanan pangan hanya Rp164,4 triliun. Sementara, anggaran untuk peningkatan kesehatan sebesar Rp244 triliun.

Sementara, untuk bidang hukum yang meliputi penindakan tindak pidana, penindakan korupsi, dan penyelesaian pidana narkotika, hanya sebesar Rp 60,4 triliun.

Selengkapnya berikut rincian anggaran ketahanan pangan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan penegakan hukum TA 2026:

Anggaran Ketahanan Pangan 

Distribusi dan Cadangan Pangan (Rp 29,9 triliun)

Jalan usaha tani 103 kilometer
Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan
Cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah 3 juta ton sebesar Rp 22,7 triliun
Produksi (Rp 114,1 triliun)

Subsidi pukul 9,62 juta ton: Rp 46,9 triliun
Cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare: Rp 19,7 triliun
Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen tanaman pangan: 37 ribu unit
Bendungan 15 unit dan irigasi 104 ribu hektare: Rp 12 triliun
Pengembangan kawasan padi: 2,1 juta hektare
Bantuan benih indukan 63,4 juta ekor dan alat penangkap ikan 70 unit
Kampung Nelayan Merah Putih 250 kampung dan pergaraman nasional 1.000 hektare: Rp6,6 triliun
Dana Alokasi Khusus (DAK)) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan Rp12,2 triliun
Konsumsi (Rp 6,4 triliun)

- Bantuan kerawanan pangan untuk 64,8 ribu orang
- Gerakan Pangan Murah bagi 39 kelompok masyarakat
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHO) Rp 5,8 triliun

Anggaran Kesehatan 

Sarana Prasarana Kesehatan (Rp 72,1 triliun)

Revitalisasi Rumah Sakit di Daerah: Rp 2,7 triliun
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi 10.224 puskesmas dan 6.435 balai KB: Rp 16,3 triliun
Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan untuk layanan masyarakat Rp 41,7 triliun
Pemeriksaan sampel makanan, obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan: Rp 300 miliar
Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis: Rp200 miliar
Layanan RS Kemenhan, RS Polri, serta RS Kejaksaan: Rp10,9 triliun
Layanan Kesehatan Masyarakat (Rp123,2 triliun)

Bantuan iuran Jaminan Kesehatan (JK) bagi 96,8 juta jiwa dan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) bagi 49,6 juta jiwa: Rp 69 triliun
Makanan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita bagi 7,4 juta jiwa: Rp 24,7 triliun
Jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri: Rp 13,3 triliun
Pemberian vaksin imunisasi dan pengadaan obat: Rp 8,7 triliun
Penanganan tuberkulosis melalui 6,2 juta skrining: Rp 2 triliun
Cek kesehatan gratis untuk 130,3 juta peserta: Rp 2,6 triliun
Dana desa untuk penanganan stunting: Rp 2,9 triliun
Fasilitas dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga dengan bayi bawah dua tahun (baduta) bagi 93,8 ribu keluarga

Anggaran Penegakan Hukum

Anggaran ini digunakan untuk kejaksaan, Komnas HAM, Peradilan, dan lain sebagainya dengan nilai total Rp 60,4 triliun

Adapun penegakan hukum yang dibiayai meliputi penindakan tindak pidana umum, khusus, dan PTUN.

Lalu, digunakan pula untuk penindakan korupsi dan pencucian uang.

Serta yang terakhir yakni penyelesaian tindak pidana narkotika.

Anggaran bidang hukum ini masuk dalam anggaran Pertahanan Semesta yang meliputi bidang pertahanan serta bidang ketertiban dan keamanan.

Bidang pertahanan dianggarkan sebesar Rp 185 triliun dan bidang ketertiban dan keamanan memiliki anggaran tahun 2026 sebesar Rp 179,4 triliun.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggaran MBG Tahun 2026 Tembus Rp335 Triliun: Lebih Tinggi dari Sektor Kesehatan, Pangan, dan Hukum,