Bayi Kembar Lahir di RSUDCND Meulaboh Tepat 17 Agustus, Bupati Aceh Barat Sebut Hadiah Kemerdekaan

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Usai memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Kantor Dinas Pendidikan Meulaboh, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, melanjutkan kegiatan dengan agenda sosial yang menyentuh hati. 

Kali ini, Tarmizi yang didampingi Dandim 0105/Abar mengunjungi pasien dan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Minggu (17/8/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Tarmizi menjenguk sejumlah pasien, termasuk sepasang bayi kembar yang lahir tepat pada momen bersejarah 17 Agustus 2025. 

Ia menyebut kelahiran tersebut sebagai “hadiah kemerdekaan”.

Bukan hanya bagi keluarga bayi, tapi juga bagi seluruh masyarakat Aceh Barat.

“Ada bayi kembar yang lahir di tanggal 17 Agustus. Sungguh sangat berbahagia orang tuanya,” kata Bupati dengan senyum lebar.

Baca juga: Kisah Bayi Kembar Gaza, Tiga Hari Baru Melihat Dunia Tewas Dibom Israel Bersama Ibunya

Melalui akun media sosial pribadinya, Tarmizi Atjeh, sang Bupati juga sempat berseloroh soal keinginannya memiliki anak kembar.

“Jadi kepengen juga anak kembar, saya sudah sampaikan permohonan sama istri,” tulis Tarmizi. 

“Permohonannya sedang ditelaah, semoga Allah takdirkan anak kembar ke depan,” tulisnya ringan mengundang gelak tawa warganet.

Tak hanya menjenguk pasien, Bupati Tarmizi juga menyampaikan komitmennya untuk membenahi sistem dan fasilitas RSUD Cut Nyak Dhien dalam waktu dekat. 

Menurutnya, rumah sakit harus menjadi tempat penuh harapan, bukan sumber duka dan kekhawatiran bagi masyarakat.

Baca juga: Bayi Kembar Mpok Alpa di Samping Jenazah, Digendong Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Kini Jadi Piatu

Ia merinci lima fokus utama pembenahan rumah sakit tahun ini.

Yaitu perbaikan manajemen, dengan menempatkan tenaga profesional sesuai keahlian, berintegritas, dan mampu bekerja dalam tim.

Kemudian, penataan THL dan honorer dengan status serta distribusi tenaga kerja honorer akan diselesaikan dengan lebih adil dan efisien.