RAPBN 2026: Alokasi Ambisius, Harapan Besar, dan Tantangan Implementasi

*) Oleh: Prof. Dr. Ir. Muhammad Irham, S.Si, M.Si.

PRESIDEN Prabowo Subianto telah mengumumkan delapan program prioritas RAPBN 2026 dengan porsi anggaran yang sangat besar untuk sektor-sektor sosial dan strategis.

Misalnya, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun (sekitar 20 persen dari APBN) – tertinggi sepanjang sejarah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima (siswa, ibu hamil, balita).

Sektor ketahanan pangan mendapat Rp164,4 triliun untuk swasembada beras/jagung, dan ketahanan energi dialokasikan sebesar Rp402,4 triliun (sebagian besar subsidi BBM/listrik/LPG).

Di sisi lain, untuk kesehatan disiapkan Rp244 triliun (meliputi JKN bagi 96,8 juta rakyat miskin/rentan), serta Rp181,8 triliun untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM (termasuk 80.000 Koperasi Merah Putih).

Sementara itu, anggaran pertahanan 2026 ditetapkan sekitar Rp185 triliun untuk modernisasi alutsista dan penguatan cadangan, dan investasi serta perumahan rakyat (program 3 juta rumah, hilirisasi senilai US$38 miliar) diprioritaskan dengan dukungan APBN.

Angka di atas mencerminkan peningkatan signifikan dari program-program serupa pada tahun 2025.

Misalnya, MBG 2026 (Rp335T) hampir dua kali lipat dari anggaran MBG 2025 (~Rp171T), dan belanja pendidikan naik dari Rp724T pada tahun 2025 menjadi Rp757,8T pada tahun 2026.

Total belanja negara 2026 diperkirakan Rp3.787T (naik 7,3 % YoY).

Namun perlu dicatat bahwa sebagian besar belanja pusat naik 17,8 % , sedangkan transfer ke daerah malah turun 24,8 % , yang bisa menjadi tantangan pemerataan di tingkat lokal.

Dengan beban anggaran sebesar itu, para ekonom internasional dan lembaga pemeringkat keuangan memberi peringatan agar program-program sosial baru itu dirancang matang-matang agar tidak membebani defisit fiskal.

Misalnya, Fitch menyebut program makan siang gratis sebesar itu bisa mencapai 2 % PDB setiap tahun, dan Bank Dunia memperingatkan pada batas defisit 3 % PDB.

Ketahanan Pangan dan Energi: Bahan Dasar Kemandirian, Perlu Teknologi dan Regulasi Tepat

Pemerintah menganggap ketahanan pangan sebagai “fondasi kemandirian”.

Alokasi Rp164,4T dialokasikan untuk produksi (46,9T pupuk, cetak sawah, alsintan) dan cadangan pangan (mis. 3 juta ton beras bulog seharga 22,7T).

Dukungan besar ditujukan untuk menjangkau swasembada beras dan jagung.

Di sisi energi, subsidi (BBM, listrik, LPG) naik menjadi Rp210,1T, sedangkan total anggaran energi (termasuk EBT dan listrik desa) Rp402,4T.

Presiden menargetkan 100 % pembangkitan listrik berbasis energi baru dalam 10 tahun.

Tantangan implementasi di kedua sektor ini cukup berat.

Program swasembada selama ini menghadapi kendala perubahan iklim dan harga komoditas internasional.

Misalnya, harga pupuk global yang fluktuatif dapat membebani biaya subsidi.

Perlunya modernisasi alat pertanian juga menuntut investasi besar jangka panjang.

Di sektor energi, transisi ke energi bersih (surya, hidro, panas bumi, bioenergi) akan menimbulkan tantangan teknis dan finansial.

Infrastruktur EBT perlu dibangun di wilayah terpencil, sedangkan dengan harga minyak dunia yang relatif rendah (target ICP US$70), insentif fiskal untuk energi terbarukan mungkin terkikis.

Penghapusan atau penyesuaian subsidi energi juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani masyarakat menengah ke bawah.

Regulasi ketatanegaraan dan pengelolaan yang transparan diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Pendidikan dan Kesehatan: Investasi SDM vs Kualitas Layanan

Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8T merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah menepati amanat 20 % APBN untuk pendidikan. Dana itu mencakup program beasiswa PIP/KIP (21,1 juta siswa, 1,2 juta siswa), serta Rp150,1T pembangunan dan rekonstruksi sekolah.

Kesehatan dialokasikan Rp244T, dengan prioritas mencakup iuran JKN bagi 96,8 juta penduduk miskin/rentan, revitalisasi fasilitas kesehatan, dan program cek kesehatan gratis.

Meski besarnya anggaran menjanjikan, tantangannya adalah efektivitas penggunaan.

Apakah jumlah guru, tenaga medis, dan fasilitas saat ini siap menyerap dana tambahan?

Peningkatan kualitas guru dan kompetensi tenaga pendidikan harus dikelola agar tidak hanya mencapai kuantitas.

Selama ini Indonesia masih kekurangan guru dalam memantau di daerah terpencil, sehingga pemanfaatan anggaran besar harus bersamaan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Demikian pula di bidang kesehatan, cakupan JKN yang meliputi perlunya peningkatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas. 

Besarnya anggaran (naik dari Rp218,5T pada 2025) akan bermanfaat jika dapat menurunkan ketimpangan kesehatan.

Namun, beban utang pemerintah dan demografi yang menua perlu dijaga agar layanan kesehatan berkelanjutan.

UMKM dan Koperasi Desa: Mendorong Ekonomi Lokal

Program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dialokasikan sekitar Rp181,8T. Sebesar Rp83T di antaranya disiapkan dalam bentuk pinjaman melalui bank Himbara untuk mendukung 80.000 koperasi Merah Putih.

Konsep ini mengedepankan gotong-royong ekonomi desa dengan harapan memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan pendapatan petani/nelayan.

Jika berhasil, program ini dapat memperkuat perekonomian desa, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, dan menyerap tenaga kerja.

Namun, ada beberapa tantangan sosial-ekonomi. Modal Rp83T untuk koperasi relatif kecil jika dibandingkan potensi kebutuhan total.

Sebagai ilustrasi, jika setiap koperasi dijamin pinjaman plafon Rp3 miliar, 80.000 koperasi memerlukan pembiayaan hingga Rp240T– jauh melampaui alokasi resmi.

Hal ini menunjukkan risiko ekspektasi dan realisasi dukungan keuangan.

Selain itu, efektivitas pinjaman bergantung pada keterampilan manajemen koperasi dan tata kelola dana.

Pemerintah perlu memastikan pendampingan dan pengawasan ketat agar pinjaman digunakan secara produktif.

Tantangan lain adalah keuangan inklusif: meski bunga rendah, koperasi di desa membutuhkan integrasi dengan ekosistem finansial (misalnya akses KUR) agar keinginan usaha UMKM tetap terjaga.

Pertahanan dan Investasi: Keamanan Negara dan Penggerak Ekonomi

Anggaran perlindungan (alutsista) ditetapkan sekitar Rp185T untuk pemeliharaan kapal, pembelian pesawat, dan penambahan batalion TNI.

Selain itu, anggaran bidang keamanan (Polri, BNN, BIN) sekitar Rp179,4T, dan bidang hukum Rp60,4T.

Presiden menekankan pentingnya “pertahanan rakyat semesta” dengan penguasaan sumber daya strategis seperti mineral tanah jarang untuk mendukung teknologi tinggi.

Di satu sisi, investasi pertahanan penting bagi perlindungan nasional di tengah geopolitik. Industri penutupan lokal dapat tumbuh dari program ini.

Namun secara sosial, alokasi besar untuk militer harus diimbangi dengan kejelasan bahwa dana tidak diabaikan dari bidang pelayanan publik.

Masyarakat umumnya berharap anggaran ini digunakan secara transparan.

Modernisasi TNI juga memerlukan transfer ilmu teknis dan kerjasama internasional. Fokus pada perlindungan material perlu diseimbangkan dengan penguatan diplomasi dan pemulihan pasca-bencana (Indonesia rawan gempa dan bencana alam).

Di sisi investasi dan perumahan, pemerintah menargetkan hilirisasi investasi senilai US$38 miliar.

Langkah ini diharapkan menarik investor untuk mengolah bahan mentah dalam negeri (pertambangan, energi, pertanian) dan membuka lapangan kerja.

Program 3 juta rumah rakyat tahun 2026 mendapat dukungan APBN sekitar 770.000 unit (Rp57,7T melalui FLPP dkk).

Pembangunan massal dapat mengurangi defisit rumah dan menyerap tenaga kerja konstruksi.

Namun, keberhasilan program investasi tergantung pada iklim bisnis dan regulasi yang kompetitif.

Mewujudkan investasi sebesar US$38 miliar yang memerlukan hilirisasi memerlukan kepastian hukum, infrastruktur pendukung, serta sumber daya manusia yang terampil.

Selain itu, realisasi rumah rakyat sering terkendala lahan dan birokrasi perizinan.

Skema FLPP harus dipastikan tepat sasaran agar rumah terjangkau benar-benar terealisasi.

Jika implementasi tidak optimal, program ini ambisius bisa menjadi beban fiskal (subsidi FLPP) tanpa mendorong peningkatan kualitas perumahan secara signifikan.

Menyeimbangkan Ambisi dan Realitas

Secara keseluruhan, RAPBN 2026 menunjukkan arahan kebijakan pro-rakyat dengan fokus memperkuat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa.

Alokasi anggaran yang besar dapat menurunkan kemiskinan dan mempercepat pembangunan SDM jika program dijalankan tepat sasaran.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan praktis.

Stabilitas makroekonomi harus dijaga; Misalnya, APBN-2026 menargetkan pertumbuhan 5,4 % , sehingga belanja baru perlu didukung penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Program kemajuan bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik (pengelolaan transparan dan akuntabel) dan sinergi antar institusi.

Keterlibatan masyarakat juga krusial dalam pengawasan agar program tidak mubazir.

Di kalangan praktisi dan praktisi kebijakan publik, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan manfaat sosial-ekonomi tercapai.

Pendanaan besar-besaran hendaknya diibangi dengan kajian ilmiah: misalnya kajian biaya-manfaat program makan bergizi atau analisis dampak anggaran pendidikan terhadap kinerja sekolah.

Dengan pembanding data dan praktik terbaik, pemerintah dan legislatif dapat memperbaiki desain program.

Pada akhirnya, pencapaian sasaran SDM unggul, ketahanan nasional, dan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada implementasi yang cermat – bukan sekedar besarnya anggaran. (*)

*) PENULIS adalah Geologist dan Guru Besar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, sekaligus Pemerhati Energi dan Lingkungan

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI