Butuh Penataan Ulang Program MBG Demi Kualitas Pendidikan Nasional

Oleh: Putra Kaslin Hutabarat, SPd, MPd

MERUJUK dari latar belakang ide program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimunculkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024, dengan tujuan negara hadir untuk memastikan anak sehat dan tidak stunting, meningkatkan gizi anak-anak, supaya mereka tumbuh sehat, berfikir jernih dan menjadi aset bangsa di masa depan. 

Secara konsep MBG ini bagus, niatnya baik dan mulia arahnya jelas, program yang diawali dari niat yang baik sebagai proyek sosial bukan bisnis. 

Akan tetapi, masalahnya kemudian muncul bukan pada ide dan konsep lahirnya program ini, akan tetapi aktualisasi di lapangan. 

Programnya rapi di kertas tapi aplikasinya sering tidak sesuai dengan standar operasional (SOP) yang berlaku. 

Fenomena dan kasus keracunan, makanan basi, distribusi yang telat, ditambah lagi maraknya kasus korupsi dalam pengadaan dapur SPPG dan angkutan distribusi seperti motor dan mobil pick-up yang baru-baru ini ditindak oleh pemerintah melalui Kejaksaan Agung, membuat program MBG tercoreng. 

Banyaknya oknum bermasalah yang bermunculan dalam beberapa waktu ini, menyebabkan program ini terkesan asal jalan.

Disini kita melihat banyaknya persoalan yang harus ditata dan dikelola kembali secara benar dan jujur. 

Kalau ide dan gagasan program sebaik ini saja sudah dijalankan secara salah, maka perlu adanya penataan oknum dan revolusi mental pekerja lapangan dengan menempatkan orang-orang yang kompeten.

Jika melihat di beberapa negara lain, program MBG ini juga lebih dulu dipelopori oleh negara Inggris sejak tahun 1906.

Lalu, Jepang sejak akhir 1940-an, Finlandia sejak 1948, bahkan Amerika Serikat sejak tahun 1946, dan Cina sejak tahun 2011.

Baca juga: Istana Tegaskan Program MBG Tak akan Dihentikan, Pemerintah Pilih Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola

Beberapa contoh besar keberhasilan program di beberapa negara ini benang merahnya adalah mereka berhasil bukan hanya soal kemewahan anggaran tapi karena keteguhan sistem yang rapi, partisipasi publik dan berkelanjutan. 

Pemerintah pusat memberikan standard dan menyalurkan dana, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk menentukan menu sesuai bahan lokal, melalui komite sekolah dan dewan sekolah yang isinya adalah orang tua, guru, akademisi, dan masyarakat sipil yang mengawasi setiap pengadaan. 

Tentunya syarat yang tidak kalah penting. beberapa negara tersebut membuat kebijakan bahan-bahan pangan tersebut wajib dibeli dari petani lokal. 

Pemerintah setempat juga wajib melibatkan peran ahli gizi di setiap daerah.