Breaking News

Berita Banda Aceh

Terkait Dugaan Pungutan Biaya Masuk Sekolah, SAPA Soroti dan Dukung Langkah Ombudsman Aceh

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendukung langkah tegas Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam mengadvokasi kasus dugaan pungutan biaya masuk sekolah

Penulis: Indra Wijaya | Editor: Nur Nihayati
IST
Ketua SAPA, Fauzan Adami 

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendukung langkah tegas Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam mengadvokasi kasus dugaan pungutan biaya masuk sekolah

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menyoroti dugaan kasus pungutan biaya masuk sekolah.

Maka itu, organisasi ini menyarankan agar diberlakukan pendidikan gratis.

Tekan agar madrasah harus menerapkan pendidikan gratis, Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendukung langkah tegas Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam mengadvokasi kasus dugaan pungutan biaya masuk sekolah di sejumlah madrasah negeri.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, mengatakan, pihaknya menilai tindakan tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan pendidikan benar-benar gratis dan tidak lagi membebani masyarakat.

“Kami mendukung penuh langkah Ombudsman. Jika ada madrasah yang menolak mengembalikan uang pungutan, maka harus diproses secara hukum,” katanya, Selasa (19/8/2025).

Baca juga: Jelang Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru, Permintaan Buku dan Alat Tulis Tinggi di Pidie

Menurutnya, saat ini masih banyak Madrasah Negeri di Banda Aceh yang hingga kini belum mengembalikan pungutan biaya masuk kepada wali murid.

Padahal, pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan seharusnya dikembalikan secara penuh tanpa syarat.

“Madrasah negeri harus berkomitmen pada prinsip pendidikan gratis.

Tidak boleh ada permintaan biaya apa pun yang dapat menciptakan kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan,” ujarnya,

Pungutan jutaan rupiah saat pendaftaran ulang sangat memberatkan masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu.

Ia membandingkan, bagi keluarga mampu, membayar Rp3 juta hingga Rp6 juta mungkin tidak masalah.

Akan tetapi bagi masyarakat miskin, ini beban yang sangat berat dan jelas tidak adil. 

“Akhirnya, pendidikan di madrasah negeri hanya bisa diakses kalangan kaya, padahal sekolah negeri seharusnya terbuka untuk semua lapisan masyarakat,” jelasnya.(*)

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved