Sosok Wakil Ketua DPR RI yang Berterimakasih Tunjangan Naik: Mungkin Menkeu Kasihan Sama Kami

SERAMBINEWS.COM -   Di tengah sorotan publik tentang isu kenaikan gaji, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, buka suara.

Ia mengakui adanya penyesuaian tunjangan, seperti tunjangan bensin dan beras. "Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan," celetuknya, seraya berterima kasih kepada Sri Mulyani.

Pernyataan ini sontak menjadi perbincangan. Pasalnya, di saat masyarakat tengah berjuang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, anggota dewan justru mendapat tambahan penghasilan.

Lantas siapakah sosok Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir?

Diketahui, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang berterimakasih kepada Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani atas kenaikan tunjangan yang didapat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Adies memang mengakui, anggota dewan mengalami kenaikan gaji. Namun, kenaikan tersebut bukan dari gaji pokok, melainkan dari penyesuaian sejumlah tunjangan.

Ada beberapa tunjangan yang menurut Adies meningkat sedikit, seperti tunjangan bensin dan tunjangan beras.

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Atas kenaikan tunjangan ini, Adies menyampaikan terima kasih kepada Sri Mulyani.

Baca juga: Tunjangan Anggota DPR Meroket: Bensin Rp 7 Juta, Beras Rp 12 Juta, dan Rumah Rp 50 Juta per Bulan

Bahkan, ia melontarkan kelakar, mungkin Sri Mulyani memberikan kenaikan tunjangan karena merasa kasihan dengan anggota DPR RI.

Menurut Adies, selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menyebut, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima bersih anggota DPR sekitar Rp 69 juta hingga Rp 70 juta. 

Jumlah ini masih di luar tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.

Adapun tunjangan perumahan diberikan setelah anggota DPR tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas dari negara. 

"Gaji oh ya di luar perumahan. Gaji itu kan gaji itu di luar perumahan kalau enggak salah ada tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan-tunjangan apa lah, tapi di luar tunjangan rumah. Itu sekitar Rp 70 juta per bulan," ucap Adies.

Perkara pendapatan anggota DPR RI belakangan ini tengah menjadi sorotan.

Sebab, muncul kabar viral yang menyebut, gaji anggota DPR RI naik hingga mendapat Rp3 juta per hari. 

Kabar kenaikan gaji anggota DPR RI ini pun menuai berbagai kecaman, sebab masyarakat kelas menengah-bawah dihimpit kesulitan ekonomi dan pemerintah sendiri sedang menggaungkan efisiensi anggaran.

Akan tetapi, kabar tersebut sudah dibantah oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan menegaskan, gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.

“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” ujar Puan.

Baca juga: Capai Rp120 Juta Sebulan, Berikut Rincian Gaji dan Pendapatan DPR RI, Tunjangan Meroket

Sosok Adies Kadir

Adies Kadir merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 sejak dilantik pada 1 Oktober 2024.

Ia lahir di Balikpapan tanggal 17 Oktober 1968.

Nama lengkap beserta gelarnya adalah Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Adies menempuh pendidikan tinggi di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kesuma, Surabaya, pada 1987-1993, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia juga mengambil pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Merdeka Surabaya pada 1993-2003, dan melanjutkan studi master atau S2 Ilmu Hukum di Universitas Merdeka Surabaya juga pada 2003-2007.

Kemudian, ia menempuh S3 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) pada 2011 - 2017.

Dikutip dari laman kabargolkar.com, Adies dikenal sebagai salah satu pengurus Motor Besar Club Jawa Timur.

Ia terjun ke dunia politik dengan bergabung menjadi kader Partai Golkar (Golongan Karya).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya. 

Selain itu, ia merupakan anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya pada tahun 2009-2014.

Pada 2010, Adies pernah maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Surabaya sebagai Calon Wakil Walikota, mendampingi Calon Wali Kota dari Partai Demokrat, Arif Afandi.

Namun, mereka gagal terpilih karena hanya menduduki urutan 2 setelah memperoleh suara 327.516 atau sebesar 35,25 persen.

Adies Kadir juga bukan sosok baru di DPR RI, lembaga tinggi negara perwakilan rakyat di Indonesia. 

Ia menjadi anggota DPR RI sejak 2014 mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I yang meliputi Sidoarjo dan Kota Surabaya. 

Sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur I, Adies pernah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada 2014, dikutip dari laman mpr.go.id.

Lalu, pada 2019, ia terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Untuk periode 2024-2029, ia masuk jajaran pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR RI, membidangi ranah Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan yang meliputi Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Di lingkup partai, Adies Kadir saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk masa bakti 2024-2029 setelah terpilih di Munas XI Partai Golkar yang diadakan pada 20-21 Agustus 2024 lalu di Jakarta Convention Center (JCC).

Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum organisasi masyarakat (ormas) MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong).

Baca juga: Profil Heri Gunawan, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Gunakan Uang CSR untuk Beli Tanah hingga Mobil

Rincian Pendapatan DPR

Meski gaji pokok tetap, total pendapatan anggota DPR meningkat berkat berbagai tunjangan yang diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, serta penyesuaian terbaru untuk periode 2024–2029.

Berikut rincian pendapatan DPR:

Gaji pokok

• Ketua DPR: Rp5.040.000
• Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000
• Anggota DPR: Rp4.200.000

Tunjangan tetap dan melekat

• Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000
• Tunjangan Komunikasi: Rp15.554.000
• Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000
• Tunjangan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000
• Tunjangan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000
• Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813
• Uang Sidang: Rp2.000.000
• Tunjangan Beras: ±Rp12.000.000, naik dari Rp10 juta
• Tunjangan Bensin: ±Rp7.000.000, naik dari Rp4–5 juta
• Tunjangan Rumah: Rp50.000.000, ssbagai kompensasi atas penghapusan rumah jabatan DPR

Total estimasi pendapatan satu anggota DPR adalah kurang lebih Rp120.000.000 per bulan.

(Tribunnews.com/Rizki A./Rizki Sandi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI Semringah Tunjangan Naik: Mungkin Menkeu Kasihan Sama Kami