DPRK Aceh Utara Undang Warga Terdampak Sengketa Lahan untuk Audiensi

Undangan resmi tersebut dikeluarkan pimpinan DPRK Aceh Utara menyusul banyaknya laporan masyarakat tentang konflik agraria yang berkepanjangan setelah membentuk Panitia Khusus (Pansus) HGU/Industri yang diketuai Tajuddin, SSos, yang menjabat Ketua Komisi I.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara baru-baru ini mengundang masyarakat dari sejumlah gampong untuk menghadiri audiensi terkait sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan.

Undangan resmi tersebut dikeluarkan pimpinan DPRK Aceh Utara menyusul banyaknya laporan masyarakat tentang konflik agraria yang berkepanjangan setelah membentuk Panitia Khusus (Pansus) HGU/Industri yang diketuai Tajuddin, SSos, yang menjabat Ketua Komisi I.

Pada 20 Agustus 2025, DPRK Aceh Utara mengundang masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT Satya Agung di Kecamatan Simpang Keuramat dan Geureudong Pasee.

Audiensi ini berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Komisi I DPRK Aceh Utara, dengan turut menghadirkan para camat dari kedua kecamatan tersebut.

Sebelumnya pada 13 Agustus 2025, DPRK Aceh Utara juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat Gampong Alue Lhok, Seuneubok Aceh, dan Buket Pidie di Kecamatan Paya Bakong.

Pertemuan itu digelar di Ruang Sidang DPRK Aceh Utara mulai pukul 14.00 WIB, untuk membahas sengketa tanah antara masyarakat petani dengan, PT Bahruny Plantation Company (BAPCO).

Baca juga: Aceh Utara Raih Juara II dalam Ajang Musabaqah Qiraatil Kutub Aceh 2025

Ketua Pansus HGU/Industri DPRK Aceh Utara, Tajuddin, SSos, mengatakan undangan audiensi ini merupakan bentuk komitmen DPRK untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi atas konflik lahan yang sudah lama berlangsung.

“Kami membuka ruang dialog agar suara masyarakat terdengar jelas. Sengketa lahan ini tidak boleh berlarut-larut tanpa penyelesaian.

DPRK akan mengawal dan menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik,” kata Tajuddin, kepada Serambinews.com, Sabtu (23/8/2025).

Undangan tersebut juga menjadi bagian dari kerja Panitia Khusus (Pansus) HGU dan Industri yang baru dibentuk DPRK Aceh Utara.

Pansus ini bertugas meninjau aktivitas perusahaan perkebunan, termasuk penggunaan lahan HGU, konflik agraria, pengelolaan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS), harga Tandan Buah Segar (TBS), hingga kewajiban perusahaan menyalurkan dana CSR.

Dengan adanya audiensi ini, DPRK berharap masyarakat dapat menyampaikan informasi secara langsung sehingga peran pansus lebih maksimal dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Utara. (*)

Baca juga: Usai 3 Nyawa Melayang, Kini di Jalan Tol Padang Tiji Dipasang Pamflet Larangan Masuk