Isu Mutasi Pejabat Disebut jadi Penghambat Realisasi APBA 2025

Laporan Rianza Alfandi l Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyebut rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 dipengaruhi oleh masifnya isu mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. 

Ia menilai isu mutasi yang beredar di level eselon II, III, hingga IV membuat banyak pejabat kehilangan motivasi bekerja karena merasa sewaktu-waktu akan diganti. 

Kondisi tersebut berdampak serius pada serapan anggaran yang tidak mencapai target.

“Kalau tidak ada mutasi, sampaikan tidak. Kalau memang ada, segera dilakukan. Karena ketidakpastian ini membuat serapan anggaran rendah dan berimplikasi buruk terhadap perekonomian Aceh,” kata Alfian kepada Serambinews.com, Senin (25/8/2025). 

Baca juga: Sekda Aceh Minta Realisasi APBA Dipercepat, Waktu Tersisa 4 Bulan Lagi

Menurutnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dalam hal ini harus segera memberi kepastian terhadap masifnya isu mutasi tersebut. Sebab, sangat berpengaruh pada kinerja pejabat. 

“Gubernur Aceh harus memastikan bahwa jika ada mutasi maka harus segera dilakukan. Kalaupun tidak ada, juga harus diumumkan ke publik. Sehingga tidak terdampak secara pskilogis terhadap peban yang hari ini menjabat,” ujarnya. 

Ia juga menjelaskan, bahwa perekonomian di Aceh saat ini sangat bergantung pada perputaran APBA. 

Karena itu, pemerintah dituntut mengejar target realisasi anggaran agar tidak terus menyisakan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) setiap tahunnya. 

“SiLPA itu terjadi selama ada dana usus, itu tiap tahun terjadi. Nah, ini juga akan berimplikasi buruk terhadap upaya Aceh yang hari ini lagi menuntut diperpanjangnya otonomi khusus 2,5 persen. 

Artinya pusat akan mempertimbangkan ketika dana otsus 1 % saja tidak mampu dihabiskan, apalagi ditambah 2,5 % ,” jelasnya.

Untuk itu, Alfian menekankan pentingnya langkah tegas dan sistematis dari Mualem untuk mengakhiri spekulasi mutasi tersebut. 

Hal ini dinilai penting agar pejabat dapat bekerja dengan tenang tanpa tertekan isu perombakan.

“Harus ada langkah-langkah tegas, ada langkah-langkah yang sistematis yang perlu segera dilakukan oleh gubernur. Kalau memang ada mutasi, segera lakukan. Kalau tidak ada, juga umumkan ke publik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data pada website P2K APBA yang terakhir diperbarui pada 22 Agustus 2025, realisasi keuangan Aceh baru mencapai 43,2 % .