BAM DPR RI Kunker ke Subulussalam, Warga Keluhkan Kebun Plasma hingga HGU

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Subulussalam 

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Subulussalam, Senin (17/11/2025). 

Kedatangan wakil rakyat yang dipimpin Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan konflik lahan plasma di Kota Subulussalam. 

Sampai di Subulussalam rombongan BAM RI langsung meninjau lokasi konflik lahan masyarakat dengan PT Laot Bangko, di kawasan Penanggalan. 

Selanjutnya melakukan pertemuan dengan Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin (HRB) serta sejumlah pejabat lain dan perwakilan masyarakat di aula kantor Wali Kota Subulussalam di kawasan Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri. 

Dalam pertemuan tersebut selain Ahmad Heryawan, turut hadir anggota BAM DPR RI antara lain Obon Tabroni, Yudha Novanza Utama, Kawendra Lukistian dan Muhammad Haris. 

Wali Kota Subulussalam dalam pertemuan tersebut mengatakan tujuan pertemuan untuk mengerucutkan penyelesaian persoalan agraria di daerahnya.

Antara lain persoalan parit gajah yang dibangun perusahaan menyusahkan masyarakat, penyelesaian plasma dan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar atau biasa disebut CSR. 

Berikutnya penyelesaian persoalan tumpang tindihnya kawasan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Lalu minimnya kontribusi pajak perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada Kota Subulussalam akibat kantor pusatnya bukan berada di kota Subulussalam.

"Kepada masyarakat yakinlah kami tidak diam, kami berjibaku siang malam untuk menyelesaikan ini. Kalaulah persoalan ini hak wali kota kami selesaikan sekarang juga," kata HRB. 

Baca juga: Kajari Subulussalam Lantik Tiga Pejabat Eselon V, Ini Nama-namanya

Sementara itu Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan, mengatakan permasalahan agraria di Kota Subulussalam, merupakan tantangan yang harus diselesaikan secara tuntas.

Ia menyarankan penyelesaian dilakukan dengan pendekatan holistik melibatkan dialog antara masyarakat, pemerintah dan korporasi.