Opini

Pesta Pengukuhan Wali vs Jeritan Rakyat

Oleh Yelli Sustarina

KAGET saat membaca berita mengenai keberanian Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (FPA), Adnan Beuransyah yang mengusulkan anggaran pengukuhan wali nanggroe sebesar Rp 50 miliar. Tidak hanya saya, mungkin ribuan pembaca dan orang yang mengetahui hal ini pastinya juga dicengangkan dengan pemberitaan ini. Jumlah sebanyak ini terkesan berlebihan karena melihat banyaknya masyarakat Aceh yang masih perlu bantuan seperti korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Dalam pemberitaan Serambi (2/10/2013), anggaran dana tersebut akan di gunakan untuk kegiatan dalam rangka pengukuhan Wali Nanggroe IX yang bersifat lokal, nasional dan internasional. Menurut pemberitaan tersebut kegiatan lokal dilakukan dengan kenduri raya dengan mengundang 1 juta warga dari 23 kabupaten/kota di Aceh dan kegiatan lainnya selama tujuh hari berturut-turut.

Masalahnya apakah orang-orang yang diundang tersebut juga termasuk rakyat kecil atau hanya mereka yang mempunyai jabatan khusus dan mempunyai kekuasaan? Kalau rakyat kecil juga diundang tentunya masyarakat Aceh yang berada jauh dari pusat kota Banda Aceh, seperti Pulau Banyak, Simeulue, Subulussalam dan masyarakat yang mendiami berbagai pelosok Aceh lainnya akan kesulitan untuk mengahadiri acara tersebut. Acara ini akan terlihat seperti pesta para pejabat yang mengatasnamakan kenduri rakyat.

 Jeritan rakyat
Sedangkan kegiatan nasional dan internasionalnya akan diundang para petinggi kota dan negara, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ini akan mengakibatkan banyaknya uang rakyat yang mengalir untuk keperluan mereka seperti biaya transportasi dan akomodasi. Di lain sisi masyarakat Aceh masih banyak membutuhkan uluran tangan untuk menyambung hidup dan biaya sekolah anak-anak mereka. Penggunaan uang ini jika benar-benar dilaksanakan nantinya, tentu banyak hak rakyat yang dirampas oleh penguasa demi terwujudnya nafsu dunia mereka. Sehingga jeritan rakyat seolah tidak terdengarkan lagi.

Pengukuhan Wali Nanggroe mungkin bisa jadi sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada pemimpin, karena di dalam kitab suci Alquran pun disuruh untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin (QS. An-Nisa’: 59). Pesta yang akan diadakan dengan menghabiskan dana 50 miliar, sacara tidak tersirat bersifat syar’i, namun mubazir dan melenceng.

Pengusulan dana Rp 50 miliar untuk kegiatan Wali Nanggroe tersebut, kata Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (FPA) bukan hanya sekadar seremonial saja. Akan tetapi juga untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Aceh. “Masyarakat Aceh memiliki adat budaya yang tinggi dan mulia yang tercermin dari pengukuhan Wali Nanggroe yang dilakukan dengan sangat bagus dan meriah sehingga menjadi kenangan para tamu yang datang ke Aceh. Ini juga memberikan makna bahwa masyarakat Aceh sangat memuliakan tamu,” demikian Adnan Beuransyah seperti dirilis Serambi (2/10/2013).

Usulan untuk membuat acara yang sangat bagus dan meriah sehingga membuat para tamu terkesan, menunjukkan perbuatan yang bermegah-megahan dan mubazir. Mengadakan pesta atau syukuran untuk pengukuhan Wali Nanggroe sebenarnya sah-sah saja jika dilakukan dalam batas yang wajar. Namun jika acara tersebut dibuat semewah-mewahnya dengan tidak melihat keadaan rakyat, ini dapat dikatakan penzaliman secara tidak langsung kepada rakyat.

Pada masa Rasulullah saw tidak dikenal adanya pesta pada saat mendapatkan amanat atau kenikmatan dari Allah swt, yang ada hanyalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Allah pun juga melarang umatnya untuk berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam suatu hal, karena orang yang melakukan itu hanya menuruti hawa nafsu dan ini tak ubahnya dengan perbuatan syaitan.

 Rakyat hanya menonton
Beberapa waktu yang lalu masyarakat dihebohkan dengan pro dan kontra mengenai Qanun Wali Nanggroe, ada yang setuju dan tidak sedikit pula yang menolaknya. Sekarang muncul lagi pemberitaan biaya yang sangat fantastis untuk pengukuhan Wali Nanggroe. Seolah-olah hal seperti ini dibuat hanya untuk kepentingan-kepentingan khusus yang tidak memihak kepada rakyat. Rakyat hanya bisa menonton permainan politik orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi, namun haus kekuasaan dan kemewahan.

Harusnya kelembagaan Wali Nanggroe dapat menjadi sebuah tempat berlindung bagi masyarakat Aceh, namun dengan diusulkannya dana Rp 50 miliar itu, sungguh tidak rasional sehingga dapat menambah kebencian rakyat terhadap kelembagaan Wali Nanggroe. Dengan adanya masyarakat Aceh yang menolak kelembagaan Wali Nanggroe, perlu dipikirkan lagi cara yang simpatik dalam pengukuhan Wali Nanggroe supaya dapat diterima rakyat.

Rakyat masih banyak membutuhkan dana untuk perbaikan pendidikan, sosial dan kesehatan. Akan tetapi jika seandainya uang tersebut dihabiskan untuk membuat acara yang tidak banyak mendapatkan keuntungan bagi masyarakat, tampaknya pesta pengukuhan Wali Nanggroe dibuat di atas jeritan hati rakyat tanpa memperdulikan nasibnya. Semoga dana tersebut dapat dipertimbangakan lagi, mengingat banyaknya keperluan masyarakat yang harus segera diberikan dan di penuhi.

Yelli Sustarina, Mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: yellsaints.paris@gmail

Berita Populer