Baca tanpa iklan
Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH mengkritik keras perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh yang tidak berorientasi pada kepentingan publik secara luas.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber tamu via telepon dalam program cakrawala membahas editorial (Salam) Serambi Indonesia di Radio Serambi FM, Kamis (4/1/2017). Talkshow itu mengangkat topik berjudul 'Rasionalisasi Honorer, Kebijakan Serba Salah'.
Sebagai narasumber internal adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, sedangkan host-nya, Vheya Artega.
Akmal mengatakan, berdasarkan pemberitaan di Harian Serambi Indonesia edisi Rabu (3/1/2018) dengan judul 'Aceh Keenam Termiskin di Indonesia' dan termiskin di Sumatera seperti yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, itu menunjukkan sektor riil yang seharusnya menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak tidak berjalan.
"Ada yang salah dalam perencanaan pemerintah dan itu panjang. Ubah fokus perencanaan dari biasa-biasa saja untuk menumbuhkan sektor riil. Sebenarnya itu peringatan keras, bahwa yang kalian lakukan itu harus ada cara baru," kata Akmal yang menyampaikan harapannya terhadap rasionalisasi honorer.
(Baca: Tahun 2017 Kejari Pidie Tangani 2 Kasus Korupsi, Dua-duanya Korupsi Dana Pembangunan Masjid)
(Baca: BREAKING NEWS - Demo Honorer Rusuh, Massa Lemparkan Bermacam Benda ke Arah Bupati)
(Baca: Setelah Rusuh Para Honorer Bener Meriah Kembali Masuk Ruangan, Ini Penjelasan Bupati Ahmadi)
Terkait dengan rasionalisasi honorer, ia menyampaikan para kepala daerah sudah diberi pengarahan oleh Pusat bahwa tidak ada honorer maupun kontrak. Namun untuk pelaksanaannya diserahkan ke kepala daerah masing-masing.
"Dan sudah tidak ada harapan tenaga kontrak untuk menjadi pegawai. Pemerintah akan melakukan seleksi terbuka terhadap calon pegawai, enggak ada lagi kontrak. Selain itu juga, untuk gaji honorer sekitar Rp 500 ribu- Rp 600 ribu/bulan, kan salah juga kita menggaji mereka dengan jumlah itu dari sisi kemanusiaan sangat tidak masuk akal," ujarnya.
Maka itu dikatakan, jumlah honorer dikurangi dan dilakukan seleksi ulang untuk meningkatkan kualitas honorer, serta gaji dinaikkan.
"Kita sudah melakukan seleksi ulang dari sekitar 3.000-an sekian, yang kita terima 1.500-an sekian, dan tidak ada perbedaan yang baru maupun lama. Umur sudah cukup tapi mereka enggak tahu kemana. Apabila mereka maki saya, tidak ada lagi yang saya maki. Sudah perintah pusat seperti itu," demikian Akmal Ibrahim.(*)