Baca tanpa iklan
Laporan Abdullah Gani | Pidie Jaya
SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Para calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pidie Jaya berjumlah 213 orang meliputi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) termasuk dokter umum dan dokter gigi serta penyuluh pertanian tenaga harian lepas diminta tidak resah karena belum mengikuti prajabatan.
Belum dilaksanakannya prajabatan, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pijay, Sulaiman Aji, S,Sos, MM, adalah karena alasan ketiadaan dana.
“Dana tak ada maka prajabatan untuk CPNS Formasi 2017 lalu belum bisa dilakukan,” kata Sulaiman Aji menjawab Serambinews.com beberapa pekan lalu.
Baca: 2 Tahun tak Ikut Prajabatan, Hak Menjadi PNS Bisa Gugur
Ditanya bagaimana jika CPNS itu ingin mengikuti prajabatan ke kabupaten tetangga, Kepala BPSDM saat itu mengatakan, itu boleh-boleh saja. Tapi dananya harus ditanggung sendiri.
Belakangan, rupanya alternatif itu tidak dibolehkan oleh peraturan.
Akhirnya sejumlah CPNS yang hendak mengikuti prajabatan ke Pidie gagal. Atas tidak dibenarkannya mengikuti ke kabupaten lain, juga disampaikan ulang oleh Kepala BPSDM kepada Serambinews.com, sekitar dua pekan lalu.
Baca: Pemerintah Akan Angkat Guru Honorer Jadi PNS, Menpan Prioritaskan Rekrut CPNS 2018 di 2 Sektor
“Rupanya peraturan tidak dibenarkan ikut ke kabupaten lain,” imbuh Sulaiman Aji.
Mukhlis, salah seorang Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas yang kini sebagai CPNS kepada Serambinews.com mengatakan, ia bersama beberapa rekannya kala itu sudah menyiapkan untuk ikut ke Pidie.
Rupanya aturan tak dibenarkan. Menyusul tak dibolehkan ikut prajabatan ke kabupaten lain, ia bersama rekan-rekannya pun bertambah resah.
Karena jika belum mengantongi surat keterangan sudah ikut prajabatan, otomatis yang bersangkutan juga rekannya yang lain tak diizinkan mengikuti latihan dasar penyuluh pertanian yang akan diselenggarakan Kementerian Pertanian RI di Bogor-Jabar Bulan September 2018 mendatang.
Semula Mukhlis dan rekannya ingin menemui Sekdakab Pijay untuk meminta kejelasan menyangkut hal dimaksud.
Menyusul adanya informasi terbaru dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, bernomor B/183/8 SM 01.00/2018, tertanggal 02 Maret 2018 tentang Diklat Prajabatan dari program khusus PTT Kemenkes, THL-TB Kementan Tahun 2017 ia pun lega.
Surat yang ditandatangai Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji , dari empat poin, dua diantaranya disebutkan, prajabatan harus selesai November 2018.
Baca: PNS Tuntut Pengembalian Dana Prajabatan
PPK wajib mengangkat menjadi PNS apabila CPNS dimaksud sudah lulus prajabatan.
PJs Bupati Pijay, H Kamaruddin Andalah SSos Msi yang dikonfirmasi beberapa hari lalu membenarkan, prajabatan CPNS di wilayahnya tetap akan dilakukan.
Ditanya bagaimana menyangkut dengan anggaran, Kamaruddin menyebutkan, bahwa pihaknya sudah meminta Kepala BPSDM setempat agar mengusulkan pada anggaran perubahan tahun ini.
“Saya sudah perintahkan Kepala BPSDM supaya dana untuk Prajabatan diusulkan pada anggaran perubahan 2018 ini,” kata Kamaruddin. (*)