Baca tanpa iklan
* Terjadi di Dua Kecamatan
BIREUEN - Ketersediaan gas bersubsidi atau elpiji 3 kilogram (kg) kembali langka di Kecamatan Simpang Mamplam dan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Eksesnya, warga di sejumlah desa dalam dua kecamatan itu kesulitan memperoleh elpiji melon tersebut. Jika pun ada stok barang, harganya sangat mencekik leher.
Darkasyi, warga Desa Mamplam kepada Serambi, Kamis (19/4), mengatakan, warga di tempat dia tinggal terpaksa harus membeli gas 3 kilogram tersebut di pengecer dengan harga mencapai Rp 27 ribu pertabung, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 18.000 pertabung. Ironisnya, ungkap dia, sudah harganya sangat melambung, stok di pengecer pun cukup terbatas.
“Harusnya, setiap ada pasokan gas subsidi ke pangkalan, diutamakan dulu ke warga sekitar. Tapi yang terjadi, saat pasokan gas tiba, pihak pangkalan terkesan seperti enggan menjual ke masyarakat, tapi stok itu justru diambil dengan becak dan dibawa ke tempat lain,” katanya.
Oleh sebab itu, Darkasyi mengharapkan kepada dinas terkait agar melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pangkalan gas di Kecamatan Simpang Mamplam dan sejumlah kecamatan lainnya di wilayah barat Bireuen.
“Sungguh sangat prihatin nasib kami orang kecil dipermainkan seperti ini. Sudah harganya sangat mahal, gas juga sulit diperoleh. Padahal, kita tahu harga gas bersubsidi paling tinggi biasanya Rp 18 ribu pertabung. Kalau harga resminya malah Rp 16 ribu,” sebut dia.
Hal sama disampaikan sejumlah warga di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Bireuen. Di kawasan desa itu dan sekitarnya, harga gas 3 kilogram rata-rata dijual pedagang dengan kisaran Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu pertabung. “Tapi anehnya, gas kok bisa langka, padahal di kawasan itu ada sejumlah pangkalan elpiji. Masalahnya mungkin karena setiap ada pasokan datang, stok selalu tidak bertahan lama, hanya beberapa jam sudah habis. Tak heran, di setiap pangkalan selalu terpampang kertas bertulis gas habis,” ujar Meutia, warga Geulumpang Payong.
Resah dengan kondisi seperti itu, warga pun mengharapkan kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan. “Supaya oknum pangkalan tidak sesuka hati mendistribusikan gas bersubsidi ke orang yang tidak berhak. Kalau perlu juga dilakukan penindakan tegas jika ditemukan ada pelanggaran,” tandasnya.(c38)