Baca tanpa iklan
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan kendala utama pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Aceh terkait pembebesan lahan.
"Apabila lahan sudah tersedia, proyek startegis itu langsung jalan. Itu masalah utamanya. Bukan karena lemahnya loby," kata Ghazali Abbas di Jakarta, Minggu (21/10/2018).
Ghazali mendapatkan konfirmasi langsung dari pejabat di Kemeterian PUPR, yang menyatakan bahwa persoalan utama proyek strategis nasional Aceh adalah soal pembebasan lahan.
Untuk itu, sebelum terlambat, Ghazali Abbas Adan meminta Pemerintah Aceh dan terutama pemerintah kabupaten yang masuk dalam PSN agar mengupayakan pembebasan lahan secara sungguh-sungguh dan santun.
"Lakukan pendekatan kepada masyarakat. Bicarakan dengan transparan dan terbuka, sehingga masyarakat memperoleh gambaran jelas mengenai proyek-proyek tersebut," saran Ghazali Abbas.
Seperti diberitakan sebelumnya sejumlah proyek strategis nasional di Aceh terancam dicabut, antara lain Bedungan Tiro dan Rukoh, pembangunan jalan tol dan sebagainya.
Ghazali Abbas menyesalkan apabila proyek-proyek startegis itu benar-benar dicabut, sebab itu akan sangat merugikan daerah dan masyarakat.
DPRA Surati Presiden Jokowi terkait Harga Pembebasan Lahan Jalan Tol Aceh, Ini Isinya
Enam Proyek Strategis di Aceh Terancam Dicoret
Proyek Strategis Nasional Bukan Untuk Menzhalimi, Tetapi Untuk Mensejahterakan Rakyat
Ia mencontohkan, Bendungan Tiro dan Rukoh di Pidie menelan anggaran Rp 3,5 triliun bersumber dari APBN. Kelak apabila bendungan itu rampung dapat mengairi 8.000 hektare sawah di Pidie.
"Kalau mengandalkan sumber biaya dari APBA dan APBK Pidie tidak akan mampu. Ini mumpung ada biaya dari APBN, maka harus dimanfaatkan dengan baik dan optimal," ujar Ghazali Abbas.
"Hendaklah pemerintah kabupaten yang di daerahnya menjadi lokasi PSN itu, jangan menjadi penonton saja, apalagi acuh tak acuh dengan PSN itu. Ini adalah tantangan sekaligus ujian apakah para pejabat pemerintah itu hanya penikmat kekuasaan atau benar-benar meyakini bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi amanah kepada mereka melalui kekuasaannya itu," ujar Ghazali Abbas Adan.(*)