Alvi berharap, pihak-pihak yang ingin proyek jalan tol Aceh pembangunannya cepat dikerjakan, bantu pihaknya untuk menyelesaikan kendala yang muncul di lapangan, bukan malah memublikasi di koran dengan ucapan yang membuat proyek jalan tol ini seakan-akan terhenti total.
Menurut Alvi, proyek jalan tol Aceh-Sumut ini sudah menjadi komitmen Presiden Joko Widodo untuk dituntaskan dalam waktu lima tahun dan kemajuan tahapan pembebasan lapangannya setiap bulan dilaporkan kepada Kementerian PUPR. “Kalau tidak membantu, jangan buat informasi yang kondisinya bertolak belakang dengan kondisi yang ada di lapangan,” ujar Alvi.
Sementara itu, M Adli Abdullah yang dikonfirmasi ulang tadi malam menyatakan bahwa isu tentang akan dicoretnya 53 PSN itu pertama kali dicetuskan oleh Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, di Nusa Dua, Bali, pada awal Oktober lalu. Hal itu kemudian diangkat lagi dalam Rakernas Bara JP di Jakarta pada medio Oktober 2018.
“Jadi, sangat layak kita utarakan hal ini karena 53 PSN memang terancam dicoret dari daftar PSN, enam di antaranya berada di Aceh. Tujuan kita mengekspose ini supaya semua kita terus mawas diri dan proaktif mencari solusi agar PSN di Aceh tetap aman. Mudah-mudahn kita semua bisa saling membantu dan berkontribusi sekecil apa pun sesuai peran kita masing-masing agar Aceh dapat terbangun,” kata Adli sembari menambahkan, semoga semua elemen di Aceh bersatu padu agar Aceh maju, bukan justru saling berpolemik. (her/dik)