Baca tanpa iklan
Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Realisasi APBA pada semester I 2019 masih rendah yaitu 24,17 persen, sedangkan pada 2018 periode yang sama 36,24 persen.
Pemerintah Aceh menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen selama tahun 2019.
Namun target yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan yang dikerjakan.
"Kenapa? Kita maklumi bersama ekonomi Aceh akan bergeliat dari sisi anggaran pemerintah. Itu menjadi sisi utamanya, seperti kita target 5 persen tapi realisasi anggarannya hingga semester I baru 24,17 persen seharusnya sudah lebih tinggi, lebih dari 50 persen," sebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyudin MM dalam Berita Resmi Statistik tentang Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2019, di Aula BPS setempat, Senin (5/8/2019).
Ia menambahkan mudah-mudahan triwulan berikutnya realisasi anggaran tersebut lebih tinggi sehingga geliat ekonomi masyarakat juga tinggi.
Berita terkait
Baca: Senator Ghazali Abbas Adan Hargai Pemerintah Aceh Terkait APBA-P Dana Hibah dan Bansos
Baca: Ketua Harian PNA Kritik Plt Gubernur ke Amerika, Kasus Dana 2 T dan APBA-P Lebih Urgent Diselesaikan
Baca: Silpa Rp 1,6 Triliun dan Politik Raket Bak Pisang
Hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Menurutnya, Aceh mempunyai potensi dan anggaran yang mampu untuk mencapai target yang ditetapkan itu.
"Sekarang kita lihat KEK Arun sudah sejauh mana. Ini kan masih belum ada kegiatan apa-apa. Ada mesin diesel yang diimpor yang nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi nilai impor kita di triwulan II ini dan baru masuk di bulan Juni akhir semester I," sebut Wahyudin.
Mesin diesel beserta spare partnya tersebut, dikatakan Wahyudin merupakan impor dari Finlandia.
Berita terkait lainnya
Baca: Silpa Rp 1,6 T Siapa Yang Lalai?
Baca: Terkait Silpa 2018, Karimun Minta Anggota DPRA Jangan Salahkan Plt Gubernur dan Plt Sekda
Baca: Plt Gubernur dan Plt Sekda Disebut Menjadi Penyebab Utama Tingginya SilPA Aceh Tahun 2018
"Itu kan baru masuk belum bergerak. Padahal harapan kita dengan KEK Arun bisa menopang ekonomi Aceh. Kalau itu sudah tumbuh positif, otomatis target itu bisa dicapai atau mendekatilah. Tapi ini belum bergerak masih baru akan," tambah Wahyudin lagi.
Ia juga menegaskan manfaatkan anggaran semaksimal mungkin oleh pemerintah, agar tidak terjadi Silpa.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, Provinsi DKI Jakarta dan Aceh memiliki silpa melebihi Rp 2,3 triliun tahun 2018.
Dia mengatakan, tingginya silpa berarti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah.
Berita lainnya
Baca: Kebakaran di Bakongan, Kerugian Ditaksir Capai Rp 2 Miliar
Baca: Ijazah belum Keluar, Alumni SDN 3 Kualasimpang Menggunakan SKHU Sementara
Baca: Tim Catur Malaysia Siap Berlaga di Kejuaraan Catur International Unsyiah, Ini Nama-Nama Pecaturnya
Dari data laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang dirilis pemerintah, Provinsi Aceh menempatkan posisi ketiga tertinggi Silpa, yaitu mencapai Rp 1,65 triliun.
Di peringkat pertama dan kedua Provinsi DKI Jakarta dengan Silpa sebesar Rp 12,1 triliun dan Provinsi Jawa Barat Rp 2,2 triliun.
Menurut Tjahjo penyebabnya antara lain program berjalan tidak efektif karena waktu, kondisi daerah, dan koordinasi sehingga penyerapan anggaran belum optimal walau penganggaran dan perencanaannya sudah bagus. (*)