Salam

Silpa Rp 1,6 T Siapa Yang Lalai?

Serapan anggaran Aceh tahun 2018 yang menyisakan dana mencapai Rp 1,65 triliun lebih sangat mengecewakan

Silpa Rp 1,6 T Siapa Yang Lalai?
TJAHJO KUMOLO, Mendagri 

Serapan anggaran Aceh tahun 2018 yang menyisakan dana mencapai Rp 1,65 triliun lebih sangat mengecewakan banyak kalangan, termasuk Pemerintah Pusat yang sebetulnya berharap pembangunan di setiap daerah tumbuh tinggi. “Tingginya Silpa ini menunjukkan betapa lemahnya kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi Aceh. Terhitung sejak lima tahun terakhir APBA selalu saja tersisa alias silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” kata anggota DPRA, Bardan Sahidi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, Provinsi DKI Jakarta dan Aceh memiliki silpa melebihi Rp 2,3 triliun tahun 2018. Dia mengatakan, tingginya silpa berarti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah.

Dari data laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang dirilis pemerintah, Provinsi Aceh menempatkan posisi ketiga tertinggi Silpa, yaitu mencapai Rp 1,65 triliun. Di peringkat pertama dan kedua Provinsi DKI Jakarta dengan Silpa sebesar Rp 12,1 triliun dan Provinsi Jawa Barat Rp 2,2 triliun. Menurut Tjahjo penyebabnya antara lain program berjalan tidak efektif karena waktu, kondisi daerah, dan koordinasi sehingga penyerapan anggaran belum optimal walau penganggaran dan perencanaannya sudah bagus.

Sedangkan Bardan Sahidi melihatnya sebagai kelemahan kinerja Plt Gubernur dan Plt Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada sistem pengendalian internal. Plt Gubernur dinilainya selama ini hanya melaksanakan rutinitas pelaksana tugas pada tataran seremonial seperti pukul gong, gunting pita menghadiri seminar, membuka acara, dan membaca sambutan.

“Sebagai mitra pemerintah, DPRA mengingatkan eksekutif agar kondisi serupa tak terulang lagi ke depan. Kita harap Plt Gubernur bisa segera mengevaluasi pelaksanaan program Pemerintah Aceh pada sektor publik.”

Anggota DPRA lainnya, Asrizal H Asnawi mengatakan, penyebab lain terjadinya silpa karena APBA 2018 dilaksanakan menggunakan peraturan gubernur (pergub). “Jika anggaran dilaksanakan dengan pergub, maka ada batasan yang diatur dalam penggunaan anggaran tersebut.”

Karena itu, besarnya besarnya Silpa tersebut perlu untuk dicermati dan dikaji lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor penyebabnya. Apakah karena faktor efisiensi belanja; tidak terlaksananya program secara efeketif atau bahkan program gagal dilaksanakan. Atau mungkin juga karena kendala aturan adminstratif dan prosedur lainnya? Yang jelas, bengkaknya anggaran “nganggur” yang mencapai Rp 1,65 triliun itu perlu dicari akar masalahnya apakah titik lemahnya ada pada parencanaannya, ataukah pada sisi implementasi, termasuk eksekutornya/SKPA.

Dalam konteks Silpa APBA ini, sebetulnya sejak awal sudah mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan, terutama LSM antikorupsi dan media massa bahwa besarnya sisa anggaran itu lebih dikarenakan lemahnya kapasitas perenacanaan program pemerintahan dan pembangunan, bukan karena efisiensi. Karena itu, ke depan disarankan perlu adanya manajemen Silpa yang lebih maksimal dan produktif. Salah satunya yakni dengan memanfaatkan Silpa untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan Aceh.

Di provinsi lain, Silpa itu pada tahun berikut biasanya dipakai untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat miskin (pendidikan dan kesehatan), pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, seharusnya, angka Silpa dalam APBA adalah 0 (nol) untuk menunjukkan penyerapan anggaran sudah 100 persen atau maksimal. Jika pun terlanjur ber-Silpa, Menkeu meminta supaya dana sisa itu bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah. Sebab pemerintah pusat berharap pembangunan di masing-masing daerah cukup tinggi. “Jadi kalau ada Silpa mestinya masing-masing daerah bisa memanfaatkan atau memaksimalkan pemanfaatannya,” kata Sri Mulyani.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved