Koalisi Partai Golkar Pecah, PNA Mundur dan Gabung ke Fraksi Sada Kata, Ini Kata DPW PNA
Laporan Khalidin I Subulussalam
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Pembentukan alat kelengkapan di DPR Kota Subulussalam khususnya fraksi sampai sekarang belum juga tuntas meski pembahasannya sudah berlangsung sebulan lebih. Terkini, muncul kabar jika terjadi perpecahan di fraksi gabungan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).
Kabar perpecahan fraksi Golkar-PNA ini diperoleh Serambinews.com, Sabtu (28/9/2019) di mana Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Subulussalam mundur dari koalisi dengan golkar.
PNA pun kabarnya merapat ke fraksi gabungan Sada Kata yang terdiri empat parpol yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).
KKB Beraksi di Ilaga Ibu Kota Kabupaten Puncak, Seorang Warga Tewas Ditembak
Perdana, Mahasiswa Akper Kesdam IM Lhokseumawe Diwisuda
Kasus Anak Disuruh Mengemis dan Dirantai Orangtuanya, Satu Tersangka Mengidap Epilepsi
”Benar, kami mundur dari koalisi dengan partai Golkar,” Syamsul Anwar, sekretaris DPW PNA Kota Subulussalam ketika dikonfirmasi Serambinews.com
Pernyataan mundurnya PNA dari fraksi Golkar ini dituangkan dalam surat resmi tertanggal 27 September 2019. Surat bernomor 101/PNA-PEM/IX-2019 ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.
Dalam surat tersebut disebutkan jika PNA Subulussalam mundur dan mencabut kembali rencana susunan fraksi serta alat kelengkapan dewan yang pernah ditawarkan kepada mereka.
Sekretaris DPW PNA Subulussalam, Syamsul Anwar membenarkan kopian surat mundurnya PNA dari koalisi dengan Golkar. Sejauh ini Syamsul memang belum menjelaskan alasan mengapa mereka mundur dari koalisi dengan Golkar.
Yasonna Laoly Mundur dari Kabinet Kerja Jokowi, Simak 6 Fakta Perjalanan Karirnya
Kantor Jaksa Aceh Timur Didemo, Tuntut Kasus Rp 5,4 Miliar Dituntaskan
Seorang Ibu Kandung Tega Sewa Pembunuh Bayaran Untuk Habisi Anaknya, Mayat Korban Ditinggal di Hutan
“Intinya surat kami mundur dari fraksi golkar benar dan kami bergabung dengan fraksi Sada Kata,” terang Syamsul Anwar
Sebelum mundur dari koalisi dengan golkar, PNA Subulussalam ternyata sudah melayangkan surat kepada Ketua DPRK Subulussalam. Surat bernomor 102/PNA-GFS/IX/2019 ini terkait pernyataan untuk gabung ke fraksi Sada Kata.
”Bersama ini kami Partai Nanggroe Aceh (PNA) memberitahukan kepada Ketua DPRK Subulussalam bergabung ke fraksi Sada Kata,” demikian surat PNA yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.
Seperti berita sebelumnya, Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulusalam periode 2019-2024 hingga kini masih berkutat dalam pembahasan fraksi dan belakangan menemui jalan buntu.
“Fraksi belum terbentuk karena ada masalah dalam jumlah fraksi gabungan, sehingga kami harus berkonsultasi dulu ke Biro Hukum Pemerintahan Aceh," kata Ketua sementara DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang SKed kepada Serambinews.com, Rabu (4/9/2019).
Kantor Jaksa Aceh Timur Didemo, Tuntut Kasus Rp 5,4 Miliar Dituntaskan
Berat Badan Tidak Bisa Turun Hanya dengan Olahraga, 5 Makanan Ini Bisa Bantu Kurangi Lemak di Tubuh
Seorang Guru Tiduri Siswi SMP Saat Ultah, Bakso dan Boneka jadi ‘Senjata’, Ini Fakta-faktanya
Menurut Ade Fadly, Buntunya pembentukan fraksi ini berimbas pada penyusunan alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi, badan legislasi (banleg) dan badan anggaran (banggar).
Sebab, personel yang masuk dalam alat kelengkapan tersebut merupakan utusan fraksi-fraksi di DPRK Subulussalam. Meski begitu, untuk Tata tertib (Tatib) DPRK Subulussalam sudah hampir rampung dibahas.
Dikatakan, saat ini ada empat fraksi yang diusulkan dari 20 anggota DPRK Subulussalam. Dari empat fraksi ini satu utuh tiga gabungan sejumlah partai politik.
Keempat Fraksi yakni Fraksi Hanura terdiri dari empat kursi sehingga merupakan fraksi utuh. Kemudian Fraksi Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.
Lalu Fraksi Golkar/PNA sebanyak lima kursi yaitu gabungan Golkar dan PNA. Terakhir Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat.
Sebenarnya, kata Ade Fadly, sesuai aturan jika ada satu fraksi utuh maka dibolehkan membentua dua fraksi gabungan. Masalahnya di Subulussalam selain satu fraksi utuh muncul tiga fraksi gabungan sehingga sesuai aturan hal ini tidak memungkinkan.
Kapolri Tito Karnavian Mutasi 3 Kapolda Papua, Sultra & Riau, Ada Apa Sebenarnya?
Dalam hal ini, Fraksi Hanura menurut Fadly siap menampung para anggota DPRK untuk bergabung dengan mereka. Namun sejauh ini belum ada anggota DPRK yang siap bergabung.
Semua fraksi mempertahankan argument dan enggan berbaur sehingga membuat rapat menjadi buntu. ”Makanya kami harus berkonsultasi dulu ke provinsi,” ujar Fadly
Pun demikian pimpinan definitive DPRK Subulusalam, Fadly mengaku pihaknya menyurati parpol pemilik kursi terbanyak di sana untuk merekomendasikan nama kadernya yang akan menjadi pimpinan.
”Untuk pimpinan juga kita kebut, pokoknya dalam waktu dekat semua akan kami tuntaskan sehingga tugas dan fungsi DPRK Subulussalam sebagai wakil rakyat segera berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Fadly.(*)
Tanding Pembuka Pol A Tim Perkasa Cukur Bombal, Besok RAS Junior Lawan Gaspur
Tim Kemenkes RI Survei Tiga Puskesmas di Aceh Besar, Ini Sasaran Penilaian
Polres Aceh Utara Ringkus 5 Tersangka Sindikat Penjual Kulit Harimau, Ini Identitas dan Peran Mereka