Baca tanpa iklan
"Dengan adanya regulasi ini artinya mobil dinas yang digunakan harus sesuai dengan standar yang sudah ada dan tidak boleh melebihi. Yang perlu digaris bawahi pengadaan mobdin bupati dan wakil bupati bukan untuk pemborosan anggaran tapi lebih kepada peningkatan pelayanan ke masyarakat Pidie Jaya itu sendiri," demikian Heri.
Seperti diberitakan, dalam sepekan terakhir mencuat isu usulan Pemkab Pidie Jaya yang akan melakukan pengadaan mobil dinas baru bagi kepala daerah hingga tiga pimpinan DPRK setempat.
Rencana itu menuai kritikan dari beberapa LSM bahkan anggota DPRA.
Mereka berpendapat, pengadaan mobil dinas seperti Toyota Alphard hingga Mitsubishi Pajero Sport terlalu mewah di tengah berbagai masalah kesejahteraan dan ekonomi melilit masyarakat Pidie Jaya.(*)