Baca tanpa iklan
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Nurdianto secara resmi menjabat sebagai ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2019-2024.
Pengambilan sumpah dan pengukuhan Nurdianto sebagai ketua DPRK itu, dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Zulkarnain SH MH, Jumat (25/10/2019) kemarin dalam rapat paripurna
Selain menjadi pucuk pimpinan di DPRK Abdya, politisi Partai Demokrat itu pun diberikan mobil dinas, jenis Toyota Fortuner terbaru warna hitam dengan nomor polisi BL 3 C.
• Kukuhkan Pengurus Fokusgampi, Ini Pesan Bupati Pidie Abusyik
• 11 Lokasi di Aceh Timur Rawan Kecelakaan, Ini Solusi Penanganannya
• Distanbun Aceh Gelar Sosialisasi Kopi Organik Arabika Gayo
Kabarnya, mobil tersebut hampir dua bulan lalu sudah tiba di Abdya, namun belum bisa diserahkan karena mobil tersebut dibeli untuk pimpinan DPRK Abdya baru.
Pembelian mobil Fortuner itu, mengingat Pajero Sport yang ditunggai Ketua DPRK Abdya, dinilai tidak layak pakai, karena sudah berusia lebih dari lima tahun.
Bukan saja Nurdianto, dua wakil ketua DPRK Abdya juga akan mendapat mobil dinas. Kabarnya, mobil dinas untuk Yoyong Syarifuddin dan Hendra Fadli SH itu, Toyota Innova terbaru.
Mobil untuk politisi PNA dan Partai Aceh itu, saat ini dalam pemesanan, dan akan tiba paling lambat akhir November sudah tiba.
Untuk pembelian tiga unit mobil dinas pimpinan DPRk Abdya itu, kabarnya menelan anggaran sebanyak Rp 1,8 miliar lebih menggunakan APBK.
Selain mobil pimpinan, pada APBK Perubahan, ada pengadaan kendaraan dinas sebanyak 19 unit, terdiri atas 9 unit diperuntukkan sebagai mobil operasional camat, 3 unit kendaraan operasional asisten (asisten I,II dan III), 1 unit kendaraan operasional Sekda, 2 bus sekolah dan 1 unit mobil pickup sebagai kendaraan operasional Bagian Umum pada Sekdakab.
Untuk mobil operasional camat itu, kabarnya jenis Mitsubishi Expander.
Sekda Abdya, Drs Thamrin selaku Ketua TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten), melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten (BKK) Abdya, Mussawir mengakui pengadaan 19 unit kendaraan dinas senilai sekitar Rp 7 miliar.
"Ada, di antaranya, 9 unit mobil dinas camat dan 2 unit bus sekolah, menyerap anggaran sekitar Rp 7 miliar," kata Mussawir beberapa waktu lalu. (*)