Baca tanpa iklan
"Libatkan semua potensi rakyat di Aceh maupun Indonesia. Baik partai politik, pengusaha, akademisi, aktivis LSM, insan pers, serta tokoh Aceh yang ada di berbagai kementerian, instansi, bahkan di uar negeri,” ajak Mualem.
“Karena itu, saya minta lepaskan semua baju partai politik dan kepentingan kelompok yang sempit. Mari sama-sama kita berjuang dengan seluruh potensi yang ada untuk memenuhi kewenangan Aceh yang masih belum terlaksana. Semua itu demi kemajuan dan kemakmuran rakyat Aceh yang wajib kita perjuangkan bersama-sama,” imbau Mualem.
• CT-Scan RSUTP Abdya belum Dimanfaatkan, Ini Sebabnya Hingga Perintah Wabup Muslizar Saat Sidak
Menurut Mualem, sebenarnya semua tugas tadi merupakan kewajiban dari setiap anggota DPR dan DPD RI asal Aceh.
Ini bermakna, tanpa adanya MoU antara Forbes dan Pemerintah Aceh pun, tugas, peran, dan fungsi tersebut wajib dilakukan anggota DPR-DPD RI asal Aceh.
Sebab, fungsi mereka memang memperjuangkan aspirasi rakyat dari daerah pemilihannya (dapil), yaitu Aceh.
Mualem menambahkan, membangun jalan dan jembatan, serta gedung di Aceh itu juga penting.
"Tapi, memperjuangkan kewenangan yang dimiliki Aceh jauh lebih penting dan menjadi kewajiban. Sebab, hak khusus dan istimewa yang kini dimiliki Aceh bukanlah hadiah, tapi diperjuangkan melalui darah, nyawa, dan air mata, melalui MoU Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia,” demikian Mualem melalui Muhammad Saleh. (*)
• Warga Tanah Jambo Aye Temukan Sepmor di Belakang Rumah dan Serahkan ke Mapolsek, Diduga Hasil Curian