Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Belakangan ini, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) banyak mendapatkan sorotan.
Hal itu tak lain karena rencananya untuk memusnahkan 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan terlalu lama, senilai Rp 160 miliar.
Bulog juga minta Kementerian Keuangan untuk membiayai pemusnahan 20 ribu ton beras itu.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai jika rencana pemusnahan beras sangat keterlaluan.
"Kalau sampai terjadi kebusukan beras sebanyak itu sudah pelanggaran berat. Itu kejahatan ekonomi negara," kata Salamudin kepada wartawan, Senin (2/12/2019).
• Bulog Musnahkan 20 Ribu Ton Beras, Pengamat Sebut Ada Potensi Kerugian Negara
• 10 Tahun Sebelum Meninggal, Manusia akan Alami Gejala Ini pada Indra Penciuman, Ini Kata Ilmuwan
• 14,5 Tahun Mengabdi Tanpa Masalah, Pria Ini Rela Lepas Jabatan Jadi PNS, Ini Alasannya
Dia melanjutkan, Pimpinan Bulog harus dipanggil dan diminta bertanggungjawab karena seharusnya ada antisipasi terhadap beras yang menumpuk itu.
Salamudin juga menilai penegak hukum bisa mengawasi hal ini karena Bulog adalah BUMN dan pemusnahan ini berpotensi merugikan negara.
Terpisah, pakar pertanian IPB, Prof Dwi Andreas mengatakan pemusnahan beras Bulog itu menunjukkan tata kelola first in first out di sana tidak berjalan dengan baik.
"Memang benar dalam komoditas pertanian pembuangan tidak terhindarkan, karena beras mudah rusak. Dengan stok Bulog 2 juta ton lebih, jumlah 20 ribu ton rusak mungkin saja terjadi. Namun sebenarnya masih bisa ditekan jumlahnya," ujarnya.
Berbagai langkah perbaikan, kata dia, bisa dilakukan Perum Bulog, terutama di manajemen barang pertama datang yang pertama keluar.
• Tragis, Dokter Muda Diperkosa Ramai-ramai, Ditembak, Lalu Dibakar
• Harga HP Xiaomi Desember 2019: Redmi 8 dan 8A Rilis Hari Ini, Harganya Mulai Rp 1.449.000
Kemudian manajemen pengaturan suhu dan lingkungan gudang, serta pengemasan beras.
Dwi Andreas mengatakan, Bulog memang dituntut professional dalam mengelola beras sebagai bahan pokok.
"Mungkin saja ada kesalahan di manajemen, karena tata kelola first in first out sangat penting," jelasnya.
Rencana pemusnahan beras yang sudah setahun di gudang bulog mendapat reaksi dari Asosiasi Pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI).
Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono menyayangkan ini dilakukan.