Baca tanpa iklan
Banyak masalah yang di hadapi rakyat Pidie mulai dari masalah debit air hingga
langganan banjir.
Laporan Nur Nihayati | Pidie
SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pidie, Rabu (18/12/2019).
Komisi V DPR RI yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Hj. Nurhayati, turut serta hadir 2 wakil Rakyat Aceh di komisi tersebut, baik Dapil 1 Aceh Senior H. Irmawan dan dapil 2 Aceh H. Ruslan Mantan Bupati Bireuen, keduanya dari PKB.
Komisi V DPR RI membidangi KemenPU, Kemendes, KemenHub, Basarnas dan BMKG.
Pidie sebagai daerah pengairan yang di dalamnya di lintasi 7 Daerah Aliran sungai (DAS ).
• Rumah Pintar Pemilu di Pidie Diresmikan, Ini Manfaatnya
• Meski Sampaikan Sanggahan, Status 25 Pelamar CPNS Bireuen tak Bisa Diubah, Ini Persoalannya
• Persidi Idi Lolos ke Delapan Besar Liga 3 2019
Banyak masalah yang di hadapi rakyat Pidie mulai dari masalah debit air hingga
langganan banjir.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail MAP kepada Serambinews.com, Jumat (20/12/2019)
menyampaikan 2 poin menyangkut persoalan masyarakat Pidie tersebut dalam forum pertemuan.
Pertama masalah kewenangan pusat Khususnya DAS di Aceh.
Ada banyak program prioritas rakyat Kabupaten Pidie yang tidak bisa di realisasikan.
Salah satunya masalah abrasi banjir.
Dengan program kegiatan penguatan tebing sungai yg sebagian DAS menjadi Kewenangan
Pemerintah Pusat ( kemenPUPR ).
Padahal pemerintah Aceh siap dengan segala sumber dana untuk program tersebut. Namun
karena bukan menjadi kewenangan Pidie dan Aceh, maka akhirnya program prioritas rakyat
tersebut menjadi stagnan.
"Kami mengharapkan kepada mereka untuk mengkaji kembali regulasi tersebut agar ke depan
ada celah agar Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di Aceh bisa menganggarkan dana baik dari APBA maupun APBK.
Selanjutnya masalah kedua soal pembebasan Lahan Rencana pembangunan jalan Tol di Gampong Hagu Kecamtan Padang Tiji.
Ada laporan masyarakat daerah ini mengalami masalah dalam proses pembebasan lahan rencana pembangunan jalan tol.
"Masalah ini juga kami sampaikan dalam forum pertemuan tersebut agar Komisi V DPR RI
mengawasi secara intens persoalan pembebasan jalan Khususnya Ruas Jalan tol cluster 1 Banda Aceh - Sigli.
Kami tidak menginginkan program strategis nasional ini terhambat pekerjaannya dan membuat masyarakat sekitar jalan tol tersebut juga di rugikan.
Pemerintah harus mencari solusi terhadap persolaan pembebasan tanah tersebut agar tidak terjadi kegaduhan yang berimbas pada kerugian yang dihadapi masyarakat Pidie," demikian Mahfuddin, Ketua DPRK Pidie.(*)