Baca tanpa iklan
MEUREUDU - Seribuan nelayan di Kuala Panteraja, Pidie Jaya (Pijay) mendesak pemkab melalu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) agar segera menormalisasi Kuala yang sudah dangkal seusai diterjang gempa dan tsunami 2004 lalu.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pidie Jaya, Ir H Muhammad Bentara kepada Serambi, Senin (30/12) mengatakan pasca tsunami 2004 atau persisnya 15 tahun lalu, kondisi Kuala Panteraja sangat dangkal, sehingga sulit dilalui boat para nelayan. "Apalagi saat air surut, para nelayan harus transit di laut lepas, seraya menunggu air pasang guna membongkar hasil tangkapan ikan," sebutnya.
Dia mengatakan, dalam waktu 15 tahun terakhir, sejumlah fasilitas pendukung, berupa pasar lelang ikan, gudang, serta pusat dermaga dalam komplek Pusat Pendaratan Ikan (PPI) telah rusak. akibat tidak ada perawatan. Hal itu akibat seratusan boat di atas 7 gross ton (GT) tak dapat secara baik ditambatkan di Kuala Panteraja.
Malahan komplek dermaga itu telah ditumbuhi semak belukar sehingga mengesankan tidak terurus. Ditambahkan, jika pemerintah senantiasa melengkapi fasilitas pendukung, terutama pengerukan atau normalisasi kuala ini, maka akan menghidupkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat.
Dia mengatakan akan ada juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun secara berkelanjutan. Menurut Plt Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Pijay itu, pemerintah harus segera mencari solusi dengan melobi nasional agar pengerukan kuala yang sudah sangat dangkal sepanjang 1 km lebih dapat dilakukan.
Menanggapi desakan para nelayan untuk pengerukan Kuala Panteraja itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pijay, I H Kamaluddin Msi, Senin (30/12) mengatakan, dua pekan lalu pihaknya telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membahas kelanjutan pembangunan PPI Kuala Panteraja serta program pengembangan garam.
"Kelanjutan audiensi ini antara pemerintah Pijay akan dihadiri bupati dan wakil bupati pada pertengahan Januari 2020 mendatang," jelasnya. Menurut Kamaluddin, Pemkab Pijay telah mengusulkan alokasi dana untuk normalisasi PPI Kuala Panteraja sebesar Rp 175 miliar pada program andalan 2019. "Kita berharap semua program pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dan pencapaian PAD dapat terwujud," harapnya.(c43)