Baca tanpa iklan
Laporan Khalidin | Subulussalam
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam kini sedang mengusut kasus lima paket proyek yang diduga fiktif dengan nilai anggaran mencapai Rp 895 juta.
Pengusutan terkini dilakukan dengan memanggil sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rabu dan Kamis (4-6/2/2020).
Informasi yang dihimpun Serambinews.com dari salah satu sumber menyebutkan jika Rabu (4/2/2020) lalu giliran pejabat di BPKD Subulussalam diperiksa pihak kejaksaan.
Berdasarkan dokumen surat panggilan yang diterima Serambinews.com sejak proses penyelidikan digelar sudah ada beberapa pejabat yang dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan.
Beberapa nama pejabat tersebut seperti Eddy Mufizal selaku Kepala DPUPR Subulussalam masa itu dan dimintai keterangan Senin 23 Desember 2019 lalu.
Kemudian Zulkarnaen Kepala Bidang Cipta Karya dimintai keterangan Senin 23 Desember 2019 lalu. Sedangkan Erni Parian selaku bendahara DPUPR dimintai keterangan Rabu 18 Desember 2019.
Jufril Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan diperiksa Senin 23 Desember 2019, Saiful Amri staf di DPUPR dimintai keterangan Senin 23 Desember 2019.
Musjoko Isneini Lembeng selaku sekretaris DPUPR diminta keterangan Rabu 18 Desember 2019.
Sama dengan Emma bendahara pengeluaran DPUPR juga dimintai keterangan Rabu 18 Desember 2019.
Selain di DPUPR, sejumlah pejabat di BPKD juga dikabarkan ikut diperiksa.
Hal ini karena proses pencairan anggaran proyek fiktif tersebut bermuara ke BPKD Subulussalam.
Namun siapa saja pejabat di BPKD yang telah dimintai keterangan atau diperiksa belum berhasil dikonfirmasi wartawan. Pun demikian oknum rekanan yang diduga bermain dalam kasus tersebut.
Sejauh ini, masyarakat atau publik Subulussalam menunggu pihak kejaksaan untuk mengungkap actor intelektual yang berada dalam pusaran kasus proyek fiktif di Kota Sada Kata tersebut.
Masyarakat berharap aktor atau dalang ini segera terungkap ke publik. Sebab kasus tersebut bukan berhenti di lima paket proyek terkait tapi ada sederet pekerjaan lainnya disebut-sebut bermasalah.