Baca tanpa iklan
Sedangkan kasus ini diproses pihaknya sehubungan penarikan mobil yang tertunggak kreditan tersebut dilakukan sepihak.
"Seharusnya sebelum dilakukan penarikan, pihak dept collector harus memegang surat putusan perdata dari pengadilan terkait penarikan mobil yang dimaksud," kata Kasat Reskirm AKP Indra T Herlambang.
Jadi, hasil penyidikan, sebutnya, penarikan mobil yang dilakukan NP diduga tanpa dilengkapi surat putusan perdata dari pengadilan.
Sehingga karena penarikan dilakukan tidak secara prosedur, tersangka pun dibidik dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun," pungkas AKP Indra. (*)