Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Najwa Shihab meminta maaf kepada DPR secara institusional atas kritik yang dilayangkan sebelumnya.
Menurut Arteria, banyak hal yang disampaikan Najwa cenderung tidak benar dan provokatif.
"Saran saya secara pribadi, selaku anggota Komisi III, selaku anggota Badan Legislasi, dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas Lawan Covid-19 meminta Najwa minta maaf," kata Arteria dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).
"Ini kan statementnya sudah dikonstruksikan dan disengaja benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR," lanjut dia.
Ia menilai, pernyataan yang disampaikan Najwa memiliki konsekwensi hukum yang serius.
Terlebih, disampaikan pada saat kondisi negara dalam tengah menghadapi situasi pandemi Covid-19.
"Saya yakin banyak yang disampaikan Najwa juga belum tentu benarnya.
Tapi kan mereka malas menanggapinya dan mempermasalahkannya.
Saya ingatkan bahwa kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai merasa diri berparas cinderella berhati malaikat seperti enggak punya aib dan dosa," ujar dia.
"Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu?
Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu?" lanjut dia.
Sementara Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman merespons kritik presenter Najwa Shihab yang menilai DPR tidak memprioritaskan kerja-kerja terkait penanganan Covid-19.
Habiburokhman mengatakan, DPR tetap bekerja sesuai dengan fungsinya dalam bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Ia pun menyebutkan, DPR bekerja ekstra dengan membentuk Satgas Lawan Covid-19 yang merupakan inisiatif para anggota.
"Satgas Lawan Covid adalah aksi kemanusiaan yang merupakan kerja tambahan dari tupoksi kami," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (4/5/2020).
Terkait fungsi pengawasan dan penganggaran, Habiburokhman mencontohkan kritik keras Komisi III terhadap Kartu Prakerja dengan meminta KPK mengusut dugaan penyimpangan dalam program tersebut.
Menurut dia, Komisi III juga aktif berkoordinasi dengan para mitra kerja untuk melakukan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Di Komisi III kami sudah keras sekali minta KPK usut dugaan penyimpangan Kartu Prakerja.
Dalam bidang penganggaran sejak awal kami aktif koordinasi dengan mitra, menyisir anggaran untuk dialihkan untuk penanganan Covid-19," tutur dia.
Habiburokhman menduga kritik Najwa Shihab terhadap DPR memiliki motif tertentu.
Ia mengaitkannya dengan kritik DPR terhadap Kartu Prakerja.
"Saya khawatir narasi-narasi seperti yang disampaikan Najwa Shihab merupakan bentuk konkret serangan balik kepada kami setelah kami minta KPK usut kasus Prakerja," ujar dia.
Dia menyatakan akan mengecek dugaan keterkaitan Najwa Shihab dengan salah satu mitra Kartu Prakerja.
"Kami akan cek apakah ada kaitan Najwa Shihab dengan salah satu pelaksana Kartu Prakerja. Semoga enggak ada kaitannya. Namun demikian kami tetap terbuka menerima kritik dari siapapun," tegas Habiburokhman.
Sebelumnya, Najwa Shihab, melalui sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube pribadinya, menyampaikan kritik terhadap DPR.
Video berjudul "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat" itu, ditayangkan pada Sabtu (2/5/2020).
Najwa menilai, DPR tidak serius menjalankan tugas dan fungsinya terkait penanganan Covid-19.
"Isu yang keluar dari Senayan belakangan kok, tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain," kata Najwa.
Ia mencontohkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.
Menurut Najwa, wajar apabila publik menaruh curiga kepada DPR yang memilih melanjutkan pembahasan RUU kontoversial di tengah pandemi Covid-19.
Dia melanjutkan, tiap keputusan dan tindakan di masa krisis menunjukkan skala prioritas.
"Membahas undang-undang yang menyangkut hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini, terlalu memgundang curiga," ujar dia.
"Tidak ada undang-undang yang tidak penting. Karena penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu sekarang," imbuh Najwa.
Namun, ketika negara tengah menghadapi kondisi kritis seperti saat ini, seharusnya DPR dapat membuat skala prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Justru karena semua UU penting, aneh kalau pembahasannya diseriusi di waktu sekarang. Saat dimana perhatian dan konsentrasi kita terkuras bertahan hidup di tengah wabah," ujar Najwa
"Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggapan DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," imbuh dia.
Najwa Shihab juga mengingatkan bahwa hingga kini belum ada mekanisme yang mengatur pembahasan RUU secara virtual.
Sehingga, ketika sebuah produk dihasilkan secara virtual, maka berpotensi cacat hukum dan rawan digugat hasilnya.
Najwa Shihab sekaligus menyinggung soal Satgas Lawan Covid-19 bentukan DPR.
Utamanya, terkait obat herbal Herbavid19 yang dibagian mereka ke rumah sakit.
Kala itu, Herbavid19 dibagikan meski belum memiliki izin edar BPOM.
Selain itu, juga disinggung soal alat pelindung diri (APD) yang dipakai anggota satgas saat memberikan bantuan. Najwa menyatakan niat baik harus diiringi dengan proses yang baik.
Di akhir video, ia pun menyampaikan salam hormat kepada para anggota DPR.
"Niat baik pun perlu proses yang baik. Proses semrawut hanya akan disusul polemik," kata Najwa Shihab.
• Seorang Ayah Hamili Anak Kandungnya hingga Melahirkan
• UM-PTKIN 2020 Masih Dibuka, Berikut Kuota 59 PTKIN se-Indonesia, Kampus Ini Belum Ada Peminatnya
• Kadisdikbud Subulussalam Jelaskan Sistem Kelulusan, Kenaikan Kelas & Penerimaan Murid Tahun 2020
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Arteria Dahlan Minta Najwa Shihab Minta Maaf ke DPR", https://nasional.o