Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Pemerintah Cina yang mendukung kuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) te;ah mengubah sikap AS dalam pemungutan suara Dewan Keamanan (DK) PBB.
Pemerintah Amerika Serikat (AS), Jumat (8/5) atau Sabtu (9/5) WIB dinihari menolak dengan tegas pemungutan suara untuk resolusi gencata senjata di negara berkonflik di seluruh dunia.
Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB langsung terkejut dengan keputusan AS, padahal resolusi itu untuk mencegah penyebaran virus Corona di negara-negara yang sedang dilanda konflik.
Sikap berlawanan Washington terjadi sehari setelah menyetujui teks tersebut, kata para perunding yang tidak bersedia disebutkan namanya.
"Amerika Serikat tidak dapat mendukung rancangan resolusi DK PBB saat ini," ujar delegasi AS, tanpa memberi rincian kepada 14 anggota Dewan Keamanan lainnya, setelah hampir dua bulan negosiasi yang sulit atas teks tersebut.
Kebuntuan terbaru akan mengancam kedamaian global dan DK PBB masih bisu dalam menghadapi pandemi yang telah menewaskan lebih dari 270.000 orang dan kekhawatiran lebih lanjut di sejumlah negara di dunia.
• Perang Kata-kata AS-Cina Makin Memanas
• AS Sebut Cina Jadi Musuh Besar, Cina Cap ‘Gila’ Menlu Mike Pompeo
• Donald Trump: Intelijen Baru Saja Melapor kepada Saya Bahwa Saya Benar
Ketika dimintai penjelasan tentang langkah AS itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan:
“Cina telah berulang kali memblokir kompromi yang akan memungkinkan Dewan Keamanan untuk bergerak maju.”
Para diplomat mengatakan bahasa yang digunakan dalam rancangan untuk menggambarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah membuat AS mencegah pemungutan suara DK PBB.
Tetapi sumber lain mengatakan Washington ingin Dewan untuk kembali ke rancangan resolusi awal yang menyoroti perlunya transparansi dalam kerja sama global mengatasi pandemi.
"Dalam pandangan kami, Dewan Keamanan harus melanjutkan resolusi yang terbatas pada dukungan gencatan senjata.”
“Atau resolusi yang diperluas untuk komitmen negara anggota atas transparansi dan akuntabilitas dalam konteks COVID-19," kata pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Presiden AS Donald Trump menuduh WHO meremehkan keseriusan wabah di Cina.
Prosedur yang diblokir oleh Amerika Serikat akan memungkinkan para sponsor resolusi, Perancis dan Tunisia, akan memberikan suaranya.
Versi terbaru dari teks yang diperoleh AFP menyerukan penghentian permusuhan di zona konflik dan jeda kemanusiaan selama 90 hari untuk memungkinkan pemerintah mengatasi pandemi di antara mereka yang paling menderita.
Hal itu untuk menyerukan semua negara untuk meningkatkan koordinasi dalam memerangi virus dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk mendukung semua negara, serta semua entitas yang relevan dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk lembaga kesehatan khusus, dan internasional terkait lainnya, regional, dan organisasi sub-regional.
Kata-kata ini, yang secara implisit merujuk pada WHO tanpa menyebutkannya secara eksplisit, adalah kompromi yang diperoleh dari AS dan Cina pada Kamis (7/5) malam, menurut para diplomat.
Washington telah mengancam akan menggunakan veto jika ada referensi eksplisit kepada WHO, sementara Beijing mengaitkan veto jika WHO tidak disebutkan.
Para diplomat mengatakan AS telah sepekan lalu meminta untuk menyebut transparansi dalam teks Prancis-Tunisia.
"Bola itu ada di Cina sekarang, salah satu dari mereka mengatakan sebelumnya,” kata pejabat AS.
Penolakan AS menjadi berita yang sangat, sangat buruk bagi Dewan Keamanan PBB dan multilateralisme," kata seorang duta besar dari anggota Dewan Keamanan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mendorong penghentian permusuhan di seluruh dunia sejak 23 Maret 2020.
Dia juga mendesak semua pihak dalam konflik untuk meletakkan senjata dan memungkinkan negara-negara yang dilanda perang untuk memerangi virus Corona.
Duta Besar Perancis untuk PBB, Nicolas de Riviere mengatakan: Saya ingin menerus upaya mencapai kesepakatan, jika ada ruang untuk itu."
Timpalannya dari Tunisia, Kais Kabtani, mengatakan diskusi terus berlanjut untuk meyakinkan Amerika.
Dia bersumpah bahwa prosedur untuk pemungutan suara akan diambil
kembali. Ironisnya, Dewan Keamanan juga terlibat dalam konferensi video yang diselenggarakan oleh Estonia, yang memegang jabatan presiden bulan ini, pada peringatan 75 tahun berakhirnya Perang Dunia II.
Lebih dari 50 menteri dari seluruh dunia berpartisipasi, kebanyakan dari mereka mengeluarkan permohonan untuk multilateralisme.(*)