Baca tanpa iklan
BANDA ACEH - Keuchik dan tokoh masyarakat Kecamatan Blangbintang, Aceh Besar, sejak Selasa (2/6/2020), memblokir pintu masuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada di kecamatan tersebut. Pemblokiran itu masih berlangsung hingga Kamis (4/6/2020).
Berdasarkan surat tuntutan yang ditandatangani oleh seluruh keuchik dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Blangbintang, mereka meminta semua truk yang mengangkut sampah ke TPA tersebut agar baknya ditutup supaya tidak menyebarkan bau busuk.
Mereka juga meminta agar limbah dari TPA Blangbintang tidak dialirkan ke sungai karena belum dinetralisir, dan TPA tersebut perlu segera dibangun pagar agar ternak tidak masuk ke kawasan itu. Para keuchik dan tokoh masyarakat juga meminta dibangun satu klinik di kecamatan tersebut seperti perjanjian sebelum TPA dibangun, dan meminta kejelasan rekrutmen 70 persen tenaga kerja dari warga Blangbintang.
Tuntutan itu disampaikan Keuchik Data Makmur, Zamzami, kepada Ketua Komisi IV DPRA, Saifuddin Yahya SE, yang berkunjung ke lokasi tersebut, Rabu (3/6/2020). Politisi Partai Aceh (PA) yang akrab disapa Pak Cek ini hadir ke TPA Blangbintang bersama Ketua Fraksi PA DPRK Aceh Besar, Juanda Djamal, Camat Blangbintang, M Hasan ST, dan tokoh masyarakat setempat, Mukhtar.
Saifuddin kepada Serambi, Kamis (4/6/2020), mengungkapkan, pihaknya mengunjungi TPA Blangbintang setelah warga setempat melakukan protes pada Rabu (3/6/2020). Menurutnya, aksi itu dilakukan warga karena UPTD Balai Penanganan Sampah Regional selaku pengelola TPA tersebut yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh belum merespons tuntutan mereka.
“Karena lokasi TPA berada di Aceh Besar, saya ajak juga Pak Juanda Djamal untuk mencari solusi terhadap masalah ini tentunya dengan koordinasi semua pihak terkait. Saya maupun Juanda mewakili daerah pemilihan ini, wajib memberi perhatian dan bahkan mendukung penuh tuntutan masyarakat Blang Bintang terkait dengan TPA di kecamatan tersebut,” ungkap Pak Cek.
Sebenarnya, tambahnya, tuntutan yang disampaikan masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat saat belum dibangunnya TPA tersebut. Ketika itu, kata Pak Cek, masyarakat Blangbintang menyambut baik. Apalagi, berdasarkan penjelasan Keuchik Data Makmur, Zamzami, saat itu ide besar dari TPA Blangbintang bukanlah sebatas tempat pembuangan akhir, tapi di lokasi tersebut sampah akan diolah menjadi biogas dan pupuk kompos, serta air limbahnya dapat dimanfaatkan kembali oleh warga sekitar.
Tapi, menurut Saifuddin Yahya, fakta saat ini tidak sesuai dengan rencana awal. “Sekarang, masyarakat harus menghirup bau sampah saat truk melintasi Blang Bintang, banyak hewan ternak warga yang masuk ke TPA itu mati akibat memakan limbah plastik karena tempat tersebut tidak ada pagar, serta air limbah bervirus dan berbakteri yang merusak itu mengalir ke sungai,” jelas Pak Cek.
Menyikapi kondisi tersebut, menurut Pak Cek, Pemerintah Aceh perlu segera memprioritaskan penanganan masalah ini. Karena itu, sambungnya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, harus segera memanggil Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Kepala UPTD Balai Penanganan Sampah Regional, agar memberikan respons cepat dengan bertemu masyarakat untuk mencari solusi terbaik. “Tidak perlu takut bertemu dengan masyarakat, masyarakat kita baik. Sekali kita layani mereka, seribu kali mereka melayani kita,” imbuh Pak Cek. ”Fakta-fakta tersebut menjadi masalah yang sangat serius,” timpal Saifuddin Yahya.
Ia juga meminta Plt Gubernur Aceh segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan TPA Blangbintang. Dalam evaluasi itu, Pak Cek meminta Pemerintah Aceh melibatkan Pemkab Aceh Besar dan Pemko Banda Aceh, mengingat kedua kabupaten/kota ini juga ikut memanfaatkan TPA tersebut. “Saya menawarkan, TPA Blangbintang dapat dikelola secara profesional dan bisnis, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) Aceh serta Aceh Besar dan Banda Aceh,” pungkas Pak Cek.(jal)