Baca tanpa iklan
Alasan warga, dalam visi misi dulunya, setiap enam bulan sekali akan dilakukan rapat evaluasi.
Sedangkan setahun sekali akan dilakukan rapat umum dengan melibatkan warga.
"Namun hal ini tidak pernah dilakukan. Makanya kami menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa," ujarnya.
• Gertak AS, Korut Minta Amerika Tak Campuri Urusan Hubungan dengan Korsel Jika Ingin Pilpres Lancar
Dipastikan juga, pihaknya akan segera mengajukan surat ke camat untuk difasilitasi pertemuan dengan keuchik.
"Kita harapkan dalam dua hari ini sudah ada pertemuan," harapnya.
Sementara itu, Keuchik Alue Awe, Mahmud H Yusuf, menyebutkan kalau dalam pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2017, dia merasa sudah dilakukan secara transparan.
"Ini dibuktikan sesuai hasil audit oleh auditor negara, tidak ada temuan apapun," katanya.
Terkait BLT bersumber DD belum cair, dijelaskannya, dasarnya ada 102 penerima BLT bersumber dari DD.
Namun sampai saat ini belum dicairkan, sehubungan adanya kendala di BLT yang bersumber dari Pemko Lhokseumawe.
Dari Pemko Lhokseumawe, awalnya warga yang berhak menerima BLT sebanyak 74 orang.
Namun saat cair jelang Ramadhan dulunya, ada kekurangan belasan orang.
"Untuk kekurangan tersebut sedang kita proses. Sesuai janji pihak Dinas Sosial akan cair paling lambat 12 Juni 2020," katanya.
Jadi, BLT bersumber dari DD belum dicairkan.
Guna menunggu kepastian pencairan terhadap kekurangan BLT bersumber dari Pemko Lhokseumawe.
"Karena bila mana ada kekurangan juga BLT dari Pemko, masih bisa ditalangi dari DD, sehingga masyarakat merasa adil," paparnya.
Namun dipastikan, kini pengajuan pencarian BLT tahap pertama untuk 102 sudah diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe.
"Mungkin beberapa hari ini sudah cair langsung ke rekening penerima masing-masing," demikian Mahmud. (*)
• Harga TBS Kelapa Sawit di Subulussalam Naik Rp 20/Kg, Petani Mengaku belum Sebanding Biaya Perawatan