Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Dunia digital memang sudah menjadi fokus penting di era sekarang.
Namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi pemerintah dalam dunia digital.
Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah kasus kebocoran data pribadi di dunia maya.
Sebut saja kasus yang menimpa situs e-commerce Bukalapak pada 2019 lalu, di mana 13 juta data pengguna beredar di internet.
Kemudian bocornya data 91 juta pengguna Tokopedia pada Mei 2020, dan yang terbaru adalah data pasien Covid-19 yang konon berhasil dicuri peretas.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah pihak yang kemudian dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran data ini.
Bahkan, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melayangkan gugatan kepada Kementerian Kominfo atas kasus pencurian data pengguna yang menimpa Tokopedia.
• Kominfo Subulussalam Nyatakan Hoaks Pesan Berantai Soal Denda Tidak Memakai Masker
• Rumahnya Diserbu John Kei Hingga Tibulkan Korban, Ternyata Nus Kei Bukan Orang Biasa
• Makin Marak dan Meresahkan, Komisi D DPRK Sorot Praktik Perjudian di Aceh Tenggara
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, mengatakan bahwa urusan keamanan siber, termasuk keamanan data digital, sejatinya adalah kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN).
Ia memberi contoh dugaan kasus kebocoran data pasien Covid-19 yang baru saja muncul ke permukaan.
Johnny mengatakan, keamanan data-data tersebut juga merupakan kewenangan BSSN.
"Kewenangan keamanan data dan cleansing terakhir ada di BSSN, seluruhnya di BSSN sebagai pintu terakhir," ungkap Johnny dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (22/6).
• Viral, Wahana Kolam Renang Bangkrut Akibat Pandemi Covid-19, Kini Beralih Jadi Kolam Lele
• Bisa Dicontoh, Ini yang Dilakukan Buket Metuah jadi Gampong Tangguh di Langsa, Siap New Normal
• 10 Chanel Youtube dengan Penghasilan Terbesar di Indonesia, Baim Paula Posisi Pertama
Johnny pun mengatakan bahwa fungsi pokok Kominfo berbeda dengan BSSN.
Lingkup kewenangan Kementerian Kominfo adalah penerapan regulasi dan infrastruktur penunjang.
Kendati demikian, Johnny memastikan bahwa Kementerian Kominfo akan selalu berkoordinasi dengan BSSN untuk monitoring pengelolaan data publik.
Sebab, BSSN sendiri adalah hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (Lemasneg) dan Direktur Keamanan Siber di Kementerian Kominfo.
"Dari sisi interoperabilitas data, dilakukan di Kominfo. Semuanya aman. Tetapi keamanan data, security data dari sisi siber, ada di BSSN, tentu itu menjadi domain BSSN," pungkas Johnny.
Artikel ini telah tayang di Gridhot.id dengan judul Data Privasi Rakyat Sering Bocor Tak Terduga, Menkominfo Ogah Terus-terusan Jadi Kambing Hitam, Langsung Lempar Tanggung Jawab ke Instansi Ini