Baca tanpa iklan
Muhammad Nasir I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pelajar Islam Indonesia (PII) Banda Aceh meminta Pemerintah Aceh dan DPRA supaya dapat memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19 ini.
Organisasi kaklum pelajar menyerukan supaya konflik tingkat elit di Aceh harus segera dihentikan.
Hal itu disampaikan Ketua PII Banda Aceh, Arif Munandar dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Selasa (6/10/2020).
Arif menjelaskan, selama pandemi Covid-19, proses belajar mengajar tatap muka dihentikan sementara, digantikan dengan sistem daring (online).
Namun, katanya, penerapan belajar dan mengajar secara daring banyak menimbulkan problematika di masyarakat.
Kendala itu dirasakan mulai guru, orangtua, hingga pelajar tersebut. Kendala yang terjadi dominan terkait dengan akses internet dan ketersediaan smartphone yang belum memadai.
Namun, menurut Ketua PII Banda Aceh ini, proses belajar mengajar secara daring sangatlah tidak efektif jika dilakukan secara terus-terusan.
Karena ada beberapa materi yang harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap.
“Selain itu materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, bukan untuk proses belajar mengajar. Dan permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi,” ujarnya.
Katanya, dengan belajar daring ini maka kebutuhan untuk kuota internet jadi melonjak. Sehingga banyak orang tua yang belum mampu memenuhi kebutuhan kuota, belum lagi mereka juga harus menyediakan smartphone.
Arif juga meminta dinas terkait supaya memastikan bantuan kuota gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) RI dapat direalisasikan hingga pelosok Aceh.
Sehingga Arif meminta Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera mencari solusi terkait pendidikan di Aceh. Ia juga meminta supaya segera diberlakukan belajar tatap muka.
“Pemerintah Aceh dan DPRA juga harus lebih serius menangani permasalahan ini, jangan hanya memperhatikan konflik elit yang terjadi saat ini, sampai mengorbankan masa depan pelajar Aceh,” ujarnya.(*)
• Kapal Aceh Hebat Berlayar Tahun Depan, Pemerintah Ajukan Pelayaran Disubsidi Pusat
• Sempat Ditahan 8 Bulan, 51 Nelayan Aceh dari Thailand Akhirnya Kembali
• Mulai Denda hingga Push Up, 10 Pelanggar Protkes Terjaring Razia Tim Gabungan di Aceh Singkil