Massa Demonstran Gebrak Kantor Gubernur Aceh, Desak Pemerintah Usut Kasus Dugaan Amoral di Simeulue

Tapi, apa yang terjadi di Kabupaten Simeulue saat ini, oknum pejabat yang di sana sudah jelas-jelas diduga terlibat tindakan amoral itu sampai detik ini tidak diproses.

“Kami ingin bertanya bapak-bapak, apa hukuman cambuk itu tidak berlaku bagi pejabat, bagi kasus amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue, Erli Hasyim,” sebut peserta aksi.

Itulah yang menjadi alasan mereka berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Aceh. Kalau memang pejabat yang melakukan kasus amoral tidak diproses, melainkan hanya orang-orang kecil saja yang diproses, sebaiknya pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh dihapus saja. Untuk apa ada hukum syariat Islam, kalau kenyataannya pejabat yang berbuat kasus amoral sama sekali tidak diproses.

Tapi, kalau masyarakat kecil, paling lama sebulan langsung dihukum cambuk. Kami tanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, di mana keadilan hukum syariat Islam itu. Kalau memang begitu untuk apa dibuat undang-undang atau qanun di Aceh ini, kalau kenyataannya hukum cambuk itu tidak berlaku untuk pejabat.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Saifullah Abdulgani mewakili Plt Gubernur Aceh mengatakan, pihaknya terus memantau kasus tersebut. Bahkan Pemerintah Aceh tidak diam dalam menyikapi polemik terhadap dugaan kasus amoral yang terjadi di masyarakat Kabupaten Simeulue itu.

“Apa yang rekan-rekan sampaikan saat ini akan kami pahami dan kami akan segera melaporkan kepada pak Plt Gubernur Aceh yang saat ini ada di Jakarta. Insya Allah, Pemerintah Aceh respon terhadap hal ini dan kami juga tidak diam menyikapi kasus ini,” pungkas SAG, sapaan akrab untuk Jubir Covid-19 Aceh tersebut.(*)

Halaman sebelumnya

Halaman

1 2 Tampilkan semua