Pilkada Bireuen 2022

Bireuen Tidak Plotkan Dana Pilkada Tahun 2022

Penulis: Yusmandin Idris
Editor: Taufik Hidayat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ir Zulkifly SP, Sekdakab Bireuen

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - RAPBK Bireuen dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun lebih sedang dibahas kedua belah pihak dan diperkirakan selesai paling lambat, Selasa (8/12/2020), namun dalam pembahasan dalam RAPBK 2021 untuk kebutuhan Pilkada 2022 belum diplotkan.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ir Zulkifli Sp kepada Serambinews.com, Senin (07/12/2020) mengatakan, belum diplotkan anggaran untuk Pilkada tahun 2022 mendatang karena belum ada petunjuk dari Pemerintah Pusat  dan juga belum ada petunjuk dari Gubernur Aceh, sehingga RAPBK 2021 belum dialokasikan untuk kebutuhan Pilkada yang akan berlangsung pada 2022 mendatang.

“Hingga saat ini belum ada petunjuk untuk mengalokasikan dana Pilkada, maka sepakat belum
dialokasikan dalam RAPBK tahun ini,” ujarnya.

Zulkifli Sp menyebutkan, selain belum ada petunjuk terkait Pilkada Bireuen yang akan berlangsung pada 2020 mendatang sehingga tim anggaran belum mengalokasikan untuk kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati nantinya.

Disebutkan, pembahasan RAPBK yang berlangsung sejak dua minggu lalu memasuki tahap finishing dan diperkirakan bahasan akan selesai Selasa (08/12/2020) siang atau malam dan nantinya segera ditetapkan sebagai RAPBK Bireuen tahun mendatang, setelah itu dilakukan konsultasi dengan Provinsi Aceh untuk kesesuaian dan dijadikan produk hukum.

Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi mengatakan, dalam pembahasan APBK tahun 2021 ada sejumlah program strategis yang akan dijalankan adapun program strategis yang telah diusulkan antara lain pembangunan stadion Paya Kareung dialokasikan Rp 1,5 miliar.

Dimana kawasan Paya Kareung termasuk salah satu rencana lokasi pelaksanaan PON XXI tahun XXI, lanjutan pembangunan gedung PUPR  Rp 9,9 miliar lebih, gedung tersebut sudah terlantar sejak beberapa tahun lalu.

Begitu juga lanjutan pembangunan gedung DPRK Rp  20 miliar yang dibangun beberapa tahun lalu sampai sekarang belum rampung.

Selain itu untuk  pembebasan lahan jalan ke lokasi pembangunan rumah sakit regional Bireuen  berbagai program lainnya.

Program strategis lainnya juga dialokasikan untuk  program pendidikan dayah Rp  2,915 miliar, bidang syariat Islam dan berbagai kegiatan lainnya di masing-masing SKPK sudah tercantum dalam KUA PPAS yang sudah diserahkan.

Bupati mengatakan berbagai usulan dalam KUA PPAS suatu kebutuhan bersama dan juga untuk kemajuan Bireuen serta disesuaikan dengan visi dan misi antara lain pembangunan pasar lama Bireuen, program peningkatan fasilitas rumah sakit RSUD dr Fauziah, pembangunan jalan dua jalur ruas simpang empat ke arah Juli sepanjang 1 Km di samping infrastruktur jalan jembatan dan pemenuhan sarana pertanian, bidang syariat Islam serta berbagai bidang lainnya.

Baca juga: Dirjen Otda: Kedisiplinan Masyarakat Kunci Sukses Pilkada

Baca juga: Mobil Pembawa Ayam Potong dari Bireuen Masuk Jurang di Tangsaran, Lintasan Blangkejeren - Takengon

Baca juga: Kepala SMA Bireuen Pertanyakan Pengembalian Zakat Guru oleh Baitul Mal

Kebutuhan KIP Bireuen Sudah Usulkan Rp 85 M

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen sebelumnya telah mengusulkan anggaran untuk kebutuhan Pilkada sebesar Rp 85 miliar, namun belum diketahui pasti apakah
tertampung dalam RAPBK 2021 atau belum. 

“Kami telah mengusulkan sebesar Rp 85 miliar, namun belum ada informasi apakah tertampung atau tidak,” ujar Sekretaris KIP Bireuen, Saifuddin SH.

Halaman
12

Berita Terkini