Baca tanpa iklan
Turki mengutuk penggunaan kekuatan militer pada warga sipil di Myanmar, Senin (1/3/2021).
SERAMBINEWS.COM - Turki mengutuk penggunaan kekuatan militer terhadap warga sipil di Myanmar, Senin (1/3/2021).
Kementerian Luar Negeri Turki, Merve Aydogan, menyebut Turki telah mengamati stabilitas di Myanmar dan prihatin karena kian memburuk setelah terjadi kudeta militer pada awal bulan Februari lalu.
Melansir dari Anadolu Agency, Senin (1/3/2021), Turki mengutuk penggunaan kekuatan militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa hingga banyak warga sipil meninggal.
"Kami mengamati dengan keprihatinan mendalam karena stabilitas kian memburuk di Myanmar setelah adanya kudeta pada 1 Februari 2021," katanya.
"Kami menyerukan untuk dilakukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan pemulihan sistem pemerintahan tanpa penundaan.
Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas negara dan segera menghentikan kekerasan pada pengunjuk rasa," tambah Merve Aydogan.
Baca juga: 18 Pendemo Tewas Ditembak di Myanmar, Disebut Hari Terkelam Sejak Kudeta Militer
Sebelumnya Hak Asasi Manusia PBB turut mengutuk eskalasi kekerasan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta Myanmar.
Menyebut memiliki informasi akurat dan bisa dipercayai kekuatan militer Myanmar telah menyebabkan 18 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka.
Menurut saksi mata pada media lokal Myanmar, peserta aksi anti-kudeta dihadang dengan gas air mata, peluru karet sampai granat kejut saat polisi dan tentara melakukan tindak kekerasan pada kampanye melawan kudeta militer.
Aksi protes dilakukan warga setelah militer mengumumkan darurat militer pada 1 Februari 2021 setelah menahan Aung San Suu Kyi dan anggota senior Partai Nasional Demokrasi (NLD) yang berkuasa saat itu.
Bukan hanya Turki, beberapa negara lainnya juga turut mengutuk tindakan militer Myanmar melakukan kudeta pada pemerintah.
Baca juga: Tindakan Brutal Militer dan Rasisme Mayoritas dalam Kudeta di Myanmar
Melansir dari Al-Jazeera, Minggu (28/2/2021) para pemimpin dunia mengutuk keras tindakan keras paling berdarah yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta.
Sedikitnya 18 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka di beberapa kota di seluruh Myanmar, menurut kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kepala PBB Antonio Guterres pada hari Minggu mengecam terhadap tindakan militer, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menyatakan "darurat" selama setahun setelah menuduh kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh pemimpin sipil Aung San.