Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di hotel The Hill, Sibolangit adalah ilegal.
Tak hanya itu, Herri mengatakan kader Partai Demokrat Sumut yang mengikuti KLB itu akan dipecat.
Selain itu, KLB tersebut juga disebut melanggar protokol kesehatan (prokes) sehingga bisa berpotensi menyebarkan Covid-19.
Sementara anggota DPR yang ikut akan di-PAW atau penggantian antar waktu.
"Bagaimana pun KLB tersebut adalah ilegal. Sebagai Partai Demokrat, berhak menggagalkan, membubarkan acara tersebut karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Sudah laporkan ke Polrestabes Medan," ujar Herri, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Kompas.
Herri mengatakan kegiatan itu mengumpulkan massa sehingga sudah melanggar prokes di provinsi itu.
"(Berapa orang di sana) Tidak jelas. Cuman dapat kabar burung, sampai 1.000 orang. Berarti kan sudah melanggar prokes," katanya.
Baca juga: Loyal ke AHY, DPC Demokrat Pijay Pastikan tidak Ada Kader Pengurus Ikut KLB Demokrat di Sumut
Baca juga: Kapolres Gayo Lues Tarik 5 Pucuk Senjata Api dari Anggotanya Gara-gara Ini
Herri berharap kader Partai Demokrat Sumut tetap tegak lurus kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
"(yang dilakukan di sana) kita minta kepada pengelola hotel dan kepolisian untuk bubarkan kegiatan tersebut. Kalau tidak dibubarkan, nanti Partai Demokrat yang bubarkan," katanya.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada kader Partai Demokrat Sumut yang terlihat mengikuti KLB.
"(Kalau nanti ada) langsung dipecat dan yang DPR langsung di PAW. Itu kebanyakan adalah yang bukan pengurus dan yang sudah dipecat dari partai Demokrat," ungkapnya.
Baca juga: Demokrat Aceh: KLB Bodong Demokrat di Sumut Merusak Demokrasi Indonesia
Baca juga: Miliki Sabu, Pemuda Pengangguran Ini Diringkus Kapolsek Saat Hendak Kabur
Demokrat Sumut ke Sibolangit untuk membubarkan KLB ilegal
Menurut Herri, pihaknya bergerak ke Sibolangit untuk membubarkan KLB.
Namun, dari yang akan berangkat ke Sibolangit ini, ada sebagian yang tidak hadir karena mungkin kondisi sedang sakit dan sebagainya.
Herri juga menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut tidak ada izinnya.
"Dan juga kita lihat dengan situasi kondisi pandemi Covid-19 ini kan tidak dibolehkan dan itu sudah melanggar prokes Covid-19 di Sumut," katanya.
Baca juga: Nginap di Kamar Bekas Raja Salman, Intip 6 Potret Kamar Malam Pertama Atta Halilintar dan Aurel
Pengamat: merusak demokrasi dan partai
Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, KLB yang digelar oleh sejumlah eks kader Partai Demokrat akan merusak demokrasi dan partai. Pasalnya, saat ini sikap politik Partai Demokrat adalah oposisi pemerintah.
Apalagi, kata dia, ada nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
"Partai oposisi diserang dengan politik belah bambu, apalagi kuat dugaan campur tangan kekuasaan disana. Ini merusak demokrasi dan partai," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (5/3/2021).
Menurut dia, keributan yang terjadi di internal partai berlambang mercy itu dapat mengganggu kinerja mesin partai. Sebab, ada kekhawatiran keributan itu justru akan berlangsung cukup panjang.
"Nanti berlanjut ribut di sekretariat, di pengadilan, dan Menkumham, kapan partai bisa fokus untuk mempersiapkan kemenangan, soliditas kader juga sangat terganggu," katanya.
Dampak yang lebih panjang, kata dia, elektabilitas Partai Demokrat pun terancam terganggu karena terlalu sibuk berkutat dengan konflik internal.
Baca juga: Bikin Merinding, Jasad Pria Ini Tiba-tiba Bergerak Setelah Dinyatakan Meninggal karena Kecelakaan
"Tidak ada partai politik yang sehat elektabilitasnya akan bagus ketika politik belah bambu via KLB dijalankan," kata dia.
Eks kader Partai Demokrat, Muhammad Darmizal, mengklaim bahwa KLB yang digelar kubu kontra AHY hari ini, akan menghasilkan ketua umum baru yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Darmizal mengatakan tujuan diadakannya KLB adalah memperkuat perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu serentak 2024.
"Insya Allah di bawah pimpinan ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan targe suara di atas 25 persen," kata melalui keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Darmizal menyebut bahwa seluruh kebutuhan alat peraga disiapkan dan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Padahal saat ini AHY diketahui masih memegang kendali terhadap DPP Partai Demokrat.
Ia juga mengklaim bahwa KLB dihadiri sekitar 1.200 orang terdiri dari peserta DPC dan DPD serta tamu undangan di seluruh tanah air.
(Tribunnewswiki/Tyo/Kompas/Tatang Guritno/Dewantoro)
Artikel ini telah tayang di Tribunnewswiki.com dengan judul KLB Dianggap Ilegal dan Langgar Prokes, DPD Partai Demokrat Sumut: Kader yang Ikut Akan Dipecat