Kisruh Partai Demokrat, Mahfud MD: Sikap Pemerintah Sama Seperti Pak SBY Soal PKB Tahun 2008

Penulis: Agus Ramadhan
Editor: Muhammad Hadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD

Selain masalah internal Partai Demokrat, Mahfud mengatakan pemerintah saat ini hanya menangani sisi keamanan, bukan legalitas partai.

Baca juga: Setelah Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Pemerintah Sepakat Impor Beras 1 Juta Ton

Baca juga: Lulus Kuliah Ke Yaman, Santri Aceh Alumni Dayah Ummul Ayman Kesulitan Biaya Keberangkatan

Apa Kata Pengamat Politik?

Pengamat politik, Saiful Mujani mengatakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari orang luar partai merupakan kejadian pertama dalam wajah demokrasi di Indonesia.

Ia menilai, kejadian yang terjadi di tubuh Partai Demokrat merupakan bentuk dari kemunduran demokrasi di Tanah Air.

Menurutnya, pejabat negara seperti KSP Moeldoko bisa melindungi dan mengayomi semua partai.

“Kejadian pertama partai dibajak orang luar partai,” kata Saiful, dikutip dari akun Twitter-nya Sabtu (6/3/2021).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dulunya pada zaman orde baru, pengambilalihan kekuasaan partai biasanya dilakukan oleh kader partai itu sendiri.

Baca juga: Sosok Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang Dituduh Hendak Ambil Alih Demokrat

Baca juga: AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah, Sebut KLB di Sumatera Utara Ilegal

“Di era demokrasi sekarang, Demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” ungkapnya.

Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menyebut, demokrasi dunia saat ini tengah mengalami kemunduruan (backsliding).

Hal itu dapat terlihat dari ‘permainan’ atau tindakan politik oleh pejabat negara yang ‘menciptakan’ demokrasi sendiri.

“Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021), penyebanya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justeru hasil demokrasi sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, sangat mungkin politik Indonesia saat ini sudah berada dalam masa itu.

“Kita mungkin masuk di sini (pejabat menciptakan hasil demokrasi sendiri),”katanya.

Diberitakan sebelumnya, KLB versi Sumut Partai Demokrat yang diselenggarakan pada Jumat (5/3/2021) menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

Baca juga: Kader Aceh Tetap Loyal ke AHY, Pastikan tak Ada Pengurus Hadiri KLB

Baca juga: Cerita Ketua DPC Demokrat Ditawari Uang Rp 100 Juta Ikut KLB, Katanya 2024 Calonkan Anak Presiden

Berdasarkan siarang langsung yang ditayangkan Kompas TV, politisi Demokrat yang sebelumnya dipecat, Jhoni Allen Marbun, membacakan, ada dua kandidat ketua umum dalam KLB tersebut.

Halaman
123

Berita Terkini