Baca tanpa iklan
Pengamat Politik President University, Muhammad A.S Hikam, memberikan penjelasan soal apa yang berkembang saat ini publik tak bisa melihat apa yang telah dilakukan Moeldoko sebagai tekanan.
"Secara faktual, dari segi tampilan, pidato beliau, itu tampak bahwa masuk ke KLB Demokrat adalah sukarela," papar dia.
Muhammad A.S Hikam mengatakan secara hak politik tidak ada masalah soal langkah politik yang diambil Mantan Panglima yang pernah dipilih SBY ini.
Namun secara etika mungkin dipermasalahkan, dan sekarang yang sedang terjadi.
"Kalau ada tanggapan dari pak Ruhut, pak Darmizal itu menyakitkan pak Moeldoko, itu analisa lain. Dan kemudian dipakai alasan sekarang seolah olah dipaksa dan disakiti sehingga harus beraksi," urai dia.
Baca juga: Darmizal Menangis Tersedu, Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketua Umum Demokrat
Saat ini, masalah partai Demokrart masuk ke ranah baru.
Ternyata kubu AHY dan Moeldoko diketahui sudah datang menemui Kemenkumham.
Bahkan kubu Moeldoko sudah mendaftarkan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang ke Kemenkumham.
Lantas apa sikap pemerintah, dan kubu siapa yang akan dapat pengakuan dari polemik di tubuh Demokrat?
Pengamat: Manuver Moeldoko Jadi Ketua Umum Versi KLB Pinggirkan Etika Berpolitik, Tidak Etis
Moeldoko dipilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
KLB tersebut diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
KLB kemarin digelar oleh pihak yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebutan anomali politik dikatakan oleh peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," kata Siti Zuhro, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).