Kubu Moeldoko Sebut Hambalang Rontokkan Elektabilitas Demokrat Serta Ada yang Tidak Tersentuh Hukum

SERAMBINEWS.COM - Demokrat Kubu Moeldoko mengatakan proyek Hambalang merupakan penyebab rontoknya elektabilitas Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikan ketika melakukan pertemuan di sekitar proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, Max Sopacua mengatakan beberapa pernyataan.

Ia mnyebut proyek tersebut yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat, sampai ada pihak yang tidak tersentuh hukum, sebagaimana ditayangkan pada Kanal YouTube Kompas Tv (26/3/2021).

Mengutip dari Kanal YouTube Kompas Tv, Partai Demokrat Kubu Moeldoko menggelar pertemuan di sekitar proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Kubu Moeldoko menilai proyek Hambalang membuat elektabilitas Partai Demokrat turun drastis karena sejumlah petinggi partai saat itu terjerat korupsi.

Dalam keterangannya, sejumlah pendiri Partai Demokrat berbicara pasca kader partai itu terjerat korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang.

Salah satu pendiri Demokrat, Max Sopacua menyatakan proyek yang ada di Hambalang adalah awal mula masalah di Demokrat.

Max menyebut masih ada orang-orang yang diduga terlibat korupsi Hambalang tetapi belum tersentuh hukum, salah satunya Ibas.

Wasekjen Partai Demokrat dari Ketua Umum AHY, Renanda Bachtar tak mempermasalahkan bila kasus Hambalang kembali dibuka.

Meski demikian, ia menegaskan kubu KLB harus menyertakan bukti dan data yang kuat sehingga bisa diproses melalui jalur hukum.

Berikut pernyataan Max Sopacua.

"Kenapa kita buat di sini?

"Subtansinya harus catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elaktabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi dan yang paling penting sebagian besar dari kawan-kawan kami.

"Yang terlibat sudah menderita sudah dimasukkan ke tempat-tempat harus dimasukkan karena kesalahan, tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati dari sini tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Belum tersentuh hukum sampai hari ini," demikian katanya seperti pada video.

Selain itu, pada video Renanda Bachtar Wasekjen Partai Demokrat juga turut memberikan pernyataan.

"Semua yang dinyatakan terlibat itu sudah diproses di pengadilan, saya setuju jika dikatakan ada pihak yang belum diproses, belum diperiksa dalam kasus Hambalang, kita dukung sepenuhnya kalau perlu kita bongkar lagi kasus Hambalang, biar kita tahu siapa orang terlibat yang belum diproses hukum saya rasa media juga sudah banyak mengangkat persoalan itu," demikian ucapnya pada video.

Melansir dari Kompas.com, Jumat (26/3/2021) Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Renanda Bachtar mempertanyakan legal standing Max Sopacua dalam berpolitik.

Sebab, menurut dia, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) itu hingga kini belum jelas posisinya berada di partai politik mana.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB.

Karena harus jelas dulu legal standing-nya.

Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Adapun pertanyaan tersebut disampaikan Renanda sebelum menjawab tudingan Max soal keterlibatan Partai Demokrat dalam korupsi proyek Hambalang.

Setelah mempertanyakan legal standing Max, ia pun menjawab persoalan Hambalang yang diungkit kembali kubu KLB.

Menurut Renanda, diungkitnya kembali proyek Hambalang adalah kabar bohong dan fitnah yang dibuat oleh kubu KLB.

Untuk itu, ia meminta agar kubu KLB memiliki bukti yang kuat dan mengajukannya ke pengadilan apabila ingin mengaitkan kembali proyek Hambalang dengan Demokrat.
Hal tersebut, kata dia, diperlukan jika tak ingin tudingan tersebut hanya dicap fitnah dan kabar bohong.

"Soal Hambalang sekali lagi. Ini kan sebenarnya, kalau memang pihak sana bukan hanya sekadar mau bikin isu hoaks, fitnah lagi," kata Renanda.

"Sebenarnya kan kalau ini mereka harus mengajukan novum baru ke pengadilan, sehingga ini bisa dibuka lagi, tapi kan yang mereka lakukan tidak sampai ke sana, jadi hanya mungkin isu atau hoaks lagi yang tidak terbukti, apalagi sebut-sebut nama," kata dia.

Terkait tudingan itu, Renanda meminta agar Max berhati-hati.

Sebab, menurut dia, Demokrat tak main-main dan akan membawa hal tersebut ke pengadilan.

Apalagi, kata dia, Max juga menyebut nama-nama sejumlah pihak di Demokrat, di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Apalagi sebut-sebut nama, tentu kami akan melakukan langkah hukum. Itu tidak akan kita pikir dua kali. Hati-hati saja," ucap Renanda.

Lebih lanjut, Renanda kembali menekankan bahwa proyek Hambalang tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat.

Ia berpegang keputusan persidangan yang pada waktu itu memutuskan tidak ada pihak di Demokrat yang terkena sanksi atau pidana hukum.

"Jadi hati-hati untuk menyebut itu. Memang ada pihak-pihak lain yang belum diusut dalam kasus itu, tapi bukan dari Demokrat. Dari Demokrat sudah selesai semua. Jadi penyelidikan soal itu sudah selesai," kata dia.

Diberitakan, kubu KLB menggelar konferensi pers di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengatakan, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum "tersentuh".

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata Max dalam tayangan Kompas TV.

(Serambinews.com/Syamsul Azman)