Baca tanpa iklan
Diumumkan Najib, Ditunda Mahathir, Dibatalkan Muhyiddin
Dikutip dari Wikipedia.org dan Reuters, proyek High Speed Rail Railway (HSR) yang menghubungkan dua negara tetangga ini awalnya diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, pada September 2010.
Pada Februari 2013 Perdana Menteri, Singapura Lee Hsien Loong, secara resmi setuju untuk melanjutkan proyek HSR itu dan diharapkan akan selesai pada tahun 2026.
Proyek ini mulai mengambang setelah Najib Razak kalah dalam pemilihan umum 2018.
Penggantinya, Mahathir Mohamad pada awalnya mengumumkan bahwa proyek tersebut akan dibatalkan.
Saat itu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berjanji akan memperketat keuangan dan meninjau kesepakatan besar yang dibuat pendahulunya, Najib Razak.
Namun, selama kunjungan ke Jepang pada 12 Juni 2018, Mahathir mengatakan bahwa proyek ini tidak dibatalkan tetapi hanya ditunda karena biaya tinggi.
Negosiasi untuk kelanjutan proyek ini berlanjut pada masa Pemerintahan Muhyiddin Yasin yang menggantikan Mahathir Mohamad.
Baca juga: Pendaftaran Partai Baru Mahathir Mohamad Ditolak, Partai Pejuang Gagal Didaftarkan
Baca juga: Satu Per Satu Sahabatnya Meninggal Dunia, Dr Mahathir Mohamad: Saya Sedih, Saya Kesunyian
Pada Mei 2020 lalu, penangguhan tersebut diperpanjang enam bulan untuk kemudian diadakan diskusi tentang perubahan proyek.
Malaysia telah mengusulkan beberapa perubahan pada proyek tersebut.
Namun, dua negara tidak dapat mencapai kesepakatan sebelum masa penangguhan berakhir di 31 Desember 2020.
Kondisi tersebut kemudian diumumkan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melalui sebuah pernyataan bersama.
“Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, sebagai akibat dari penghentian perjanjian HSR ini," kata pernyataan yang dirilis oleh kantor Muhyiddin.
Menteri Ekonomi Malaysia Mustapa Mohamed, mengatakan, kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2016 tidak lagi dapat digunakan.
Pasalnya kondisi ekonomi dan fiskal negara kini sangat terdampak pandemi Covid-19.
Karena itu, mereka mengusulkan adanya perubahan pada struktur proyek dan desain stasiun.
Perubahan tersebut, tutur Mustafa, akan memberi Malaysia opsi pembiayaan yang lebih fleksibel dan memajukan fase konstruksi selama dua tahun untuk membantu meningkatkan pemulihan pascapandemi negara.(*)