Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, KUALA LUMPUR - Malaysia sepakat membayar $ 77 juta kepada Singapura sebagai kompensasi pembatalan untuk proyek High Speed Rail Railway (HSR) yang menghubungkan dua negara.
Proyek yang diumumkan pertama kali pada tahun 2013 ini dibatalkan karena perselisihan antara para pihak, tulis Kantor Berita Turki, Anadolu Agency, Selasa (30/3/2021).
Dalam pernyataan yang dibuat oleh Kementerian Transportasi Malaysia, dilaporkan bahwa kesepakatan telah dicapai mengenai pembayaran kompensasi sebesar $ 77 juta (sekitar Rp 1,1 triliun), sebagai hasil negosiasi dengan pihak Singapura.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembatalan HSR tidak akan berdampak buruk bagi hubungan kedua negara.
“Malaysia akan melanjutkan tekadnya untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat kerja sama dengan Singapura,” demikian pernyataan Kementerian Transportasi Malaysia.
Proyek Kereta Kecepatan Tinggi 350 kilometer, yang kontraknya ditandatangani pada 2016 bertujuan untuk memangkas waktu tempuh perjalanan antara ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur dan Singapura menjadi 90 menit.
Kereta kecepatan tinggi ini direncanakan akan berhenti di beberapa kota di Malaysia seperti Melaka dan Seremban.
Jalur perjalan dimulai dari Kuala Lumpur di Malaysia dan berakhir di Jurong East di Singapura.
Para analis memperkirakan proyek ini akan menelan biaya US$ 17 miliar atau sekitar Rp 246 triliun.
Perusahaan dari Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa telah menyatakan minatnya untuk ikut proses membangun, mengoperasikan, dan membiayai proyek kereta itu.
Baca juga: Polemik Terusan Kra, Ambisi Thailand yang Bisa Ancam Singapura, Malaysia dan Indonesia
Namun pada September 2018, Malaysia meminta penangguhan sebelum proyek ini dimulai.
Saat itu disepakati negosiasi proyek akan dilakukan kembali pada awal tahun 2020.
Tapi kemudian negosiasi ditunda hingga akhir tahun karena kemunculan wabah virus Corona (Covid-19).
Pada 1 Januari 2021, Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa kontrak proyek dibatalkan atas permintaan Malaysia.
“Administrasi kedua negara duduk di meja untuk melakukan beberapa negosiasi dan kesepakatan yang diinginkan mengenai detail teknis tidak dapat dicapai,” kata Muhyiddin dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Inggris Teken Kesepakatan Perdagangan Bebas dengan Singapura
Baca juga: Dilantik Jadi Presiden Ke-46 AS, Ini Besaran Gaji Joe Biden, 3 Kali Lebih Rendah dari PM Singapura
Diumumkan Najib, Ditunda Mahathir, Dibatalkan Muhyiddin
Dikutip dari Wikipedia.org dan Reuters, proyek High Speed Rail Railway (HSR) yang menghubungkan dua negara tetangga ini awalnya diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, pada September 2010.
Pada Februari 2013 Perdana Menteri, Singapura Lee Hsien Loong, secara resmi setuju untuk melanjutkan proyek HSR itu dan diharapkan akan selesai pada tahun 2026.
Proyek ini mulai mengambang setelah Najib Razak kalah dalam pemilihan umum 2018.
Penggantinya, Mahathir Mohamad pada awalnya mengumumkan bahwa proyek tersebut akan dibatalkan.
Saat itu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berjanji akan memperketat keuangan dan meninjau kesepakatan besar yang dibuat pendahulunya, Najib Razak.
Namun, selama kunjungan ke Jepang pada 12 Juni 2018, Mahathir mengatakan bahwa proyek ini tidak dibatalkan tetapi hanya ditunda karena biaya tinggi.
Negosiasi untuk kelanjutan proyek ini berlanjut pada masa Pemerintahan Muhyiddin Yasin yang menggantikan Mahathir Mohamad.
Baca juga: Pendaftaran Partai Baru Mahathir Mohamad Ditolak, Partai Pejuang Gagal Didaftarkan
Baca juga: Satu Per Satu Sahabatnya Meninggal Dunia, Dr Mahathir Mohamad: Saya Sedih, Saya Kesunyian
Pada Mei 2020 lalu, penangguhan tersebut diperpanjang enam bulan untuk kemudian diadakan diskusi tentang perubahan proyek.
Malaysia telah mengusulkan beberapa perubahan pada proyek tersebut.
Namun, dua negara tidak dapat mencapai kesepakatan sebelum masa penangguhan berakhir di 31 Desember 2020.
Kondisi tersebut kemudian diumumkan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melalui sebuah pernyataan bersama.
“Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, sebagai akibat dari penghentian perjanjian HSR ini," kata pernyataan yang dirilis oleh kantor Muhyiddin.
Menteri Ekonomi Malaysia Mustapa Mohamed, mengatakan, kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2016 tidak lagi dapat digunakan.
Pasalnya kondisi ekonomi dan fiskal negara kini sangat terdampak pandemi Covid-19.
Karena itu, mereka mengusulkan adanya perubahan pada struktur proyek dan desain stasiun.
Perubahan tersebut, tutur Mustafa, akan memberi Malaysia opsi pembiayaan yang lebih fleksibel dan memajukan fase konstruksi selama dua tahun untuk membantu meningkatkan pemulihan pascapandemi negara.(*)