Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, JENEWA - Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBBm Selasa (13/4/2021) mengatakan tindakan keras militer terhadap protes di Myanmar dapat menjadi konflik sipil.
Dikatakan, sejak kudeta 1 Februari 2021, terus meningkat seperti yang terlihat di Suriah.
PBB meminta junta militer menghentikan segera pembantaian terhadap warganya sendiri.
Baca juga: Pengungsi Myanmar Bangun Kamp Rahasia di Perbatasan India, Khawatirkan Dideportasi
Baca juga: Prihatin dengan Kudeta, Muslim Rohingya Ingin Kembali ke Myanmar Lawan Junta Militer
Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan 3.080 orang telah ditahan.
Ada laporan bahwa 23 orang telah dijatuhi hukuman mati setelah persidangan rahasia.
“Saya khawatir situasi di Myanmar sedang menuju konflik besar," katanya.
"Negara tidak boleh membiarkan kesalahan mematikan di masa lalu di Suriah dan di tempat lain terulang, ”kata Bachelet.(*)
Baca juga: Pasukan Myanmar Memang Biadab, Dalam Sehari Tembak Mati 82 Warganya Sendiri