Baca tanpa iklan
Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini mengaku sudah putus harapan.
"Teman-teman saya di DPRA sebenarnya juga banyak yang ragu Pilkada bisa dilaksanakan tahun 2022," tambahnya.
Keraguan itu ia sebutkan, salah satunya disebabkan ketidakseriusan DPRA dan Pemerintah Aceh selama ini.
Memang diakui Falevi, kesempatan Aceh melaksanakan Pilkada 2022 hanya ada jika Presiden merestui.
Namun masalahnya, mampukah Aceh meyakinkan Presiden Joko Widodo?
Berkaca dari pengalaman ke belakang yang berujung pada penghentian tahapan Pilkada 2022, Falevi mengaku ragu.
Penghentian itu menurut dia, tak lain karena Pemerintah Aceh dan DPRA yang tidak solid.
Masing-masing seperti jalan sendiri, sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
"Yang satu kelihatan ngotot ingin Pilkada 2022, yang satu lagi terkesan tak peduli," imbuh Ketua Komisi V DPRA ini.
Bahkan di internal DPRA sendiri, Falevi mengungkapkan, tidak tampak keseriusan terkait Pilkada.
"Kami tidak pernah diajak duduk membahas hal ini, seakan-akan Pilkada hanya milik Komisi I," pungkasnya.
Baca juga: VIDEO Ustadz Zacky Mirza Pingsan saat Ceramah di Pekanbaru Riau
Baca juga: Cleaning Service RSUD Sigli Geruduk Kantor Bupati Pidie, Polisi Lakukan Pengamanan Ketat
Baca juga: VIDEO - Hukum Sengaja Tidak Puasa di Bulan Ramadhan, Ulama Aceh: 330 Qadha Puasa Tak Sebanding
Dengan kondisi seperti ini, maka menurutnya, Aceh tidak perlu menyalahkan Pusat.
Karena dari Aceh sendiri yang dari awal memang tidak serius memperjuangkan Pilkada 2022.
Oleh sebab itu, dari pada menghabiskan energi untuk sesuatu yang sia-sia, ia mengajak semua pihak memikirkan hal lain yang lebih penting.
Yaitu terkait dengan keberlangsungan dana otonomi khusus (otsus) Aceh.