Baca tanpa iklan
Anggota DPRA Ini Putus Harapan Soal Pilkada 2022: Tak Masalah 2024, Tapi Otsus Harus Abadi
Laporan Yocerizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah memutuskan menunda semua tahapan dan jadwal Pilkada 2022.
Keputusan itu diambil menyusul belum adanya anggaran pelaksanaan Pilkada hingga awal April kemarin.
Meski demikian, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin masih akan terus berupaya melobi Pemerintah Pusat.
Yaitu dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Presiden Joko Widodo.
"Saya hari Selasa bertemu Menkopolhukam," kata Dahlan kepada Serambinews.com, Kamis (15/4/2021) lalu.
"Tapi tidak (pergi bersama) dengan Gubernur Aceh karena dia tidak pernah memberi statement apapun terkait pilkada,” tambah Dahlan lagi.
Baca juga: Fakta Pria Beristri Selingkuhi Mama Muda, Berhubungan Badan Sebelum Imsak, Dimandikan Air Comberan
Baca juga: Pria Ini Bawa Parang Bacok Anggota Polres Langkat, Pelaku Emosi Diusir Karena Uang Tebusan HP Kurang
Baca juga: Masjid Ridha Jeumpa Dibangun Tahun 1960, Dulunya Konstruksi Kayu, Kini Miliki Arsitektur Megah
Selain dengan Menkopolhukam, Dahlan mengatakan juga sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo.
“Dengan Presiden belum ada jadwal tapi sudah diagendakan,” ujar politikus Partai Aceh ini.
Tetapi banyak pihak yang pesimis lobi-lobi Ketua DPRA itu akan membuahkan hasil.
Beberapa anggota dewan, termasuk dari partai lokal sendiri, juga mengaku ragu.
Hanya saja mereka tidak berani menyampaikan hal itu secara terang-terangan ke publik.
Keraguan itu hanya diungkapkan dalam diskusi informal dan bukan untuk dipublikasi.
Baca juga: Fakta Pria 28 Tahun Nikahi Nenek Janda 3 Cucu, Kenal Sebulan Lewat Facebook, Selisih Umur 25 Tahun
Baca juga: VIDEO Warga Tangkap Basah Pria Nyusup ke Kos Wanita Dini Hari, Akui Sudah Berzina Sebelum Sahur
Baca juga: Amalan yang Dianjurkan Rasulullah Dikerjakan Jelang Sahur dan Berbuka Puasa, Simak Ulasan Ini
Di antara sedikit dewan yang berani mengungkapkan keraguannya secara terang terangan adalah M Rizal Falevi Kirani.
Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini mengaku sudah putus harapan.
"Teman-teman saya di DPRA sebenarnya juga banyak yang ragu Pilkada bisa dilaksanakan tahun 2022," tambahnya.
Keraguan itu ia sebutkan, salah satunya disebabkan ketidakseriusan DPRA dan Pemerintah Aceh selama ini.
Memang diakui Falevi, kesempatan Aceh melaksanakan Pilkada 2022 hanya ada jika Presiden merestui.
Namun masalahnya, mampukah Aceh meyakinkan Presiden Joko Widodo?
Berkaca dari pengalaman ke belakang yang berujung pada penghentian tahapan Pilkada 2022, Falevi mengaku ragu.
Penghentian itu menurut dia, tak lain karena Pemerintah Aceh dan DPRA yang tidak solid.
Masing-masing seperti jalan sendiri, sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
"Yang satu kelihatan ngotot ingin Pilkada 2022, yang satu lagi terkesan tak peduli," imbuh Ketua Komisi V DPRA ini.
Bahkan di internal DPRA sendiri, Falevi mengungkapkan, tidak tampak keseriusan terkait Pilkada.
"Kami tidak pernah diajak duduk membahas hal ini, seakan-akan Pilkada hanya milik Komisi I," pungkasnya.
Baca juga: VIDEO Ustadz Zacky Mirza Pingsan saat Ceramah di Pekanbaru Riau
Baca juga: Cleaning Service RSUD Sigli Geruduk Kantor Bupati Pidie, Polisi Lakukan Pengamanan Ketat
Baca juga: VIDEO - Hukum Sengaja Tidak Puasa di Bulan Ramadhan, Ulama Aceh: 330 Qadha Puasa Tak Sebanding
Dengan kondisi seperti ini, maka menurutnya, Aceh tidak perlu menyalahkan Pusat.
Karena dari Aceh sendiri yang dari awal memang tidak serius memperjuangkan Pilkada 2022.
Oleh sebab itu, dari pada menghabiskan energi untuk sesuatu yang sia-sia, ia mengajak semua pihak memikirkan hal lain yang lebih penting.
Yaitu terkait dengan keberlangsungan dana otonomi khusus (otsus) Aceh.
"Bagaimana caranya agar dana otsus untuk Aceh itu bisa abadi," tuturnya.
Falevi menyebutkan, dana otsus Aceh akan habis pada 2027 nanti dan pada 2024 akan berkurang menjadi 1 persen.
Baca juga: Simak, Doa Agar Mendapat Lailatul Qadar, 10 Malam Terakhir Ramadhan: Tanda Alam, Matahari dan Bulan
Baca juga: Hina Nabi Muhammad, Jozeph Paul Zhang Tantang Umat Islam Lapor ke Polisi, Siapkan Hadiah Rp 5 Juta
Baca juga: Ie Bu Peudah, Masakan Retro Khas Ramadhan di Aceh
Aceh sambung dia lagi, harus bisa memanfaat masalah Pilkada ini untuk menaikkan posisi tawar, menuntut agar dana otsus menjadi abadi.
"Jadi, tak masalah jika memang Pilkada diundur ke 2024, tapi dana otsus itu harus abadi," ucapnya.
Namun dia mengingatkan bahwa lagi-lagi hal itu sangat tergantung pada keseriusan Pemerintah Aceh dan DPRA.
"Jika ingin benar benar memperjuangkan otsus abadi, harus benar benar serius," tekannya.
"Pemerintah Aceh dan DPRA jangan lagi jalan sendiri-sendiri. Harus solid memperjuangkan Otsus," tegas Falevi Kirani.(*)
Baca juga: Pemuda, Orang Tua hingga Anak-anak Terlibat Tawuran di Medan, Saling Lempar Batu Dipicu Hal Sepele
Baca juga: Waspadai! Minum Air Dingin Terus Menerus Bisa Sebabkan Penyakit Ini, Simak Penjelasan Menurut Ahli
Baca juga: Keramas Saat Puasa Ramadhan Hukumnya Makruh, Benarkah? Simak Penjelasan Dalilnya