Baca tanpa iklan
“Atas dasar ini, laporan tersebut menyimpulkan pejabat Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui apartheid dan penganiayaan," jelasnya.
Sebagaimana didefinisikan di bawah Konvensi Apartheid 1973 dan Statuta Roma 1998.
Sebuah pernyataan dari Abbas mengatakan:
"Sangatlah mendesak bagi komunitas internasional untuk campur tangan."
"Termasuk dengan memastikan negara, organisasi, dan perusahaan tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pelaksanaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Palestina."
Para pejabat Israel dengan keras menolak tuduhan apartheid.
"Tujuan dari laporan palsu ini sama sekali tidak terkait dengan hak asasi manusia," kata Menteri Urusan Strategis Israel, Michael Biton..
"Tetapi untuk upaya berkelanjutan oleh HRW untuk melemahkan hak Negara Israel untuk hidup sebagai negara bangsa orang-orang Yahudi," tambahnya.
Baca juga: Ketua Senat Jordania Kutuk Serangan Israel Terhadap Warga Palestina di Jerusalem
Kementerian luar negeri Israel mengatakan program HRW sedang dipimpin oleh pendukung yang dikenal (BDS), tanpa koneksi ke fakta atau kenyataan di lapangan,.
Itu mengacu pada gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi pro-Palestina.
Penulis laporan itu, Direktur HRW Israel dan Palestina Omar Shakir, dikeluarkan dari Israel pada 2019 karena tuduhan dia mendukung BDS.
Shakir menyangkal pekerjaan HRW dan pernyataan pro-Palestina yang dia buat sebelum diangkat ke jabatan HRW pada tahun 2016 merupakan dukungan aktif untuk BDS.
Shakir mengatakan kepada Reuters, HRW akan mengirimkan laporannya ke kantor kejaksaan ICC.
Seperti yang biasanya dilakukan ketika mencapai kesimpulan tentang komisi kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan.
Dia mengatakan HRW juga mengirim ICC laporan 2018 tentang kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Otoritas Palestina Abbas dan militan Islam Hamas.