Berita Banda Aceh

Abdullah Puteh Sebut Kereta Api Aceh "Aspal", Pertanyakan Kelanjutannya kepada Kemenhub RI

Penulis: Yarmen Dinamika
Editor: Faisal Zamzami
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr Ir Abdullah Puteh MSi (paling kiri) menyerahkan pokok-pokok pikiran Komite II DPD kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Djoko Sasono dalam rapat kerja sektor perhubungan di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/5/2021) siang.

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menggelar rapat kerja membahas pelaksanaan program tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komite II, Dr Ir Abdullah Puteh MSi didampingi para senator Komite II DPD RI lainnya bersuara lantang demi Aceh.

Ia secara khusus mempertanyakan pelaksanaan proyek pembangunan kereta api Aceh yang berlarut-larut di hadapan para petinggi Kemenhub.

“Pembangunan proyek kereta api di Aceh tak selesai-selesai sampai sekarang. Padahal, ini sudah janji lama dari Kementerian Perhubungan sejak saya masih di DPR RI,” ujar Abdullah Puteh di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/5/2021) siang.

Senator asal Aceh itu menyampaikan bahwa pembangunan kereta api ini perlu ditinjau sesegera mungkin ke lapangan bersama sejumlah senator.

"Kemudian, jelaskan kepada masyarakat Aceh duduk masalah yang sebenarnya, bagaimana agenda penyelesaiannya, dan di tahun berapa," ucap Abdullah Puteh.

Ini penting, lanjut Puteh, agar pembangunan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat, juga ada jawaban dari pemerintah kepada masyarakat Aceh.

Tak boleh didiamkan saja sehingga masyarakat Aceh galau dalam tanya.

Abdullah Puteh yang hampir tiap bulan pulang dari Jakarta ke Aceh menambahkan bahwa saat ini masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Utara menganggap kereta api Aceh itu hanya mainan oknum pejabat perkeretaapian pusat saja.

"Jalur kereta api yang sudah ada relnya sepanjang 11,3 km itu mendapat stigma dari masyarakat sebagai jalur kereta api terpendek di dunia," sindir Puteh.

"Saya sendiri cenderung menamakan kereta api ini sebagai kereta api 'aspal' (asli tapi palsu). Soalnya, lokomotif dan beberapa gerbongnya memang ada, tapi seumur-umur tak pernah mengangkut penumpang secara komersial," kata mantan ketua umum DPP KNPI ini.

Baca juga: VIDEO Dua Kereta LRT Tabrakan Dalam Terowongan di Malaysia, 213 Orang Terluka

Baca juga: Begini Pemandangan Jalan Kereta Api Lama Lambaro Aceh Besar, Menjelma Jadi ‘Kandang Ternak’ Dadakan

Lebih anehnya lagi, sambung Puteh, di kawasan Cot Teufah, Bireuen, ada pembangunan terowongan, tapi bukan menembus gunung, melainkan dibuat berbentuk kubus besar, disebut-sebut overpass. Namun, di atasnya pun sama sekali tak dilengkapi dengan rel kereta api.

"Atas fakta-fakta ini masyarakat di Aceh menganggap proyek ini terkesan hanya proyek tipu-tipu belaka. Padahal, proyek ini adalah janji dari almarhum Presiden Bj Habibie di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh setelah pencabutan status DOM," kata mantan gubernur Aceh ini.

Abdullah Puteh juga mengatakan bahwa Kemenhub sangatlah strategis tugas dan tanggung jawabnya di sektor perhubungan.

Ia juga berharap Dinas Perhubungan di Aceh bisa sepaham dengan visi misinya Presiden Joko Widodo.

“Artinya, bisa juga segera dibuat jalan tol (tol laut) yang bisa menghubungkan Sabang sampai Merauke,” tuturnya.

Di sisi lain, sambung Puteh, Kemenhub juga mempunyai kekurangan. Yakni, masih kurang memperhatikan pembangunan sektor perhubungan di luar Jawa.

"Kalau dicermati lebih mendalam anggaran yang ada sangatlah kecil untuk di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, mohon sangat ke depan perencanaan itu betul-betul bisa berbasis kebutuhan daerah. Apabila Kemenhub bisa melakukan misi ini dengan baik, saya kira banyak masalah di daerah bisa selesai,” ujar Abdullah Puteh.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Djoko Sasono menjelaskan bahwa program pembangunan kereta api di Aceh itu tergolong multiyears (bertahun jamak).

"Sudah diupayakan maksimal untuk segera menyelesaikan pembangunan kereta api di Aceh dengan anggaran yang sangat besar. Tentu hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius semua pihak terkait," ujarnya.

Selain itu, ia tambahkan bahwa Kemenhub saat ini sedang memperluas manfaat pelayanan publik agar masyarakat mudah terlayani dengan baik, sehingga bisa mendapatkan akses untuk kebersihan, pendidikan, dan kesehatan. (*)

Baca juga: Aktivis Pro-Palestina Turunkan Peringkat Facebook, Kampanye 1 Bintang di App Store dan Google Play

Baca juga: Pemkab Aceh Timur Siapkan Ratusan Bed untuk Penanganan Pasien Covid-19

Baca juga: Gubernur Nova: Ibu Rumah Tangga juga Berperan Cegah Penyebaran Covid-19

Berita Terkini