Direktur Eksekutif Candidate Center, Ike Suharjo, mengatakan hal ini merefleksikan beberapa hal mengingat Ganjar Pranowo juga merupakan politisi PDIP.
SERAMBINEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tak diundang dalam acara PDIP yang dihadiri Puan Maharani di Semarang, Jawa Tengah.
Direktur Eksekutif Candidate Center, Ike Suharjo, mengatakan hal ini merefleksikan beberapa hal mengingat Ganjar Pranowo juga merupakan politisi PDIP.
Pertama, Ike Suharjo menilai adanya rivalitas terbuka antara Ganjar dengan Puan Maharani terkait candidacy Pilpres 2024.
"Warning Ketua DPD PDIP Jateng Mas Bambang Wuriyanto (Bambang Pacul) kepada Ganjar agar tidak agresif Nyapres, sebenarnya mengisyaratkan bahwa tiket PDIP tetap untuk Puan Maharani.
Tidak diundangnya Ganjar adalah bagian dari pressure politik PDIP yang harus dicermati," ujar Ike Suharjo, Sabtu (29/5/2021).
Menurut dia, meski tidak sepopuler Ganjar Pranowo di berbagai hasil survei, tetapi Puan adalah representasi politik Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Objek Wisata Pantai Pasir Hitam di Bireuen Rusak Diterjang Ombak Pasang Purnama
Baca juga: Kisah Pilu Pengantin di Manado, Calon Suami Tewas Loncat dari Lantai 7 di Hari Pernikahan
Baca juga: Talud Abutment Jembatan Lhok Pawoh Manggeng Ambruk Saat Dini Hari, Timpa 2 Rumah, Begini Kejadiannya
"Puan menguasai dan mengendalikan jaringan struktural partai. Tentu ini adalah modal politik penting Mba Puan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, jika Ganjar tetap ingin mencalonkan presiden maka sebaiknya ia mencari parpol lain sebagai kendaraan politiknya.
"Saya kira partai-partai politik lain masih banyak yang terbuka soal Capres-Capwapres ke depan," kata dia.
Dijelaskan bahwa politik dinamis sehingga tidak ada yang tidak mungkin.
Oleh karena itu, jika elektabilitas Ganjar terus meroket, bukan tidak mungkin parpol-parpol lain juga akan meliriknya.
"Dalam konteks ini, Ganjar sudah punya modal politik penting yaitu tren elektabilitas yang bergerak naik," katanya.
Modal politik lainnya, menurut Ike, adalah pengalamannya di legislatif (Anggota DPR RI) dan eksekutif (Gubernur Jateng dua periode).